Berita

Ekonom Rizal Ramli/RMOL

Politik

Enggak Perlu Panggil Tiongkok, Ini Cara Rizal Ramli Bereskan Defisit BPJS

SENIN, 02 SEPTEMBER 2019 | 22:32 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pernyataan pemerintah yang hendak menggandeng perusahaan asuransi asal Tiongkok, Ping An Insurance untuk turut serta membereskan defisit BPJS Kesehatan dikritisi ekonom senior, Rizal Ramil.

Menurutnya, persoalan BPJS bukan hal luar biasa yang mengharuskan melibatkan perusahaan asing.

"Ini masalah (BPJS Kesehatan) enggak ribet-ribet amat kok kalau kita mau benahi," kata Rizal Ramli dalam acara Fakta TVOne, Senin (2/9).


Pertama yang ia singgung adalah soal pola iuran BPJS yang saat ini melibatkan peserta, perusahaan dan pemerintah. Pemerintah harus tetap mensubsidi biaya yang dikeluarkan masyarakat.

Kemudian komponen pembiayaan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Diakui, pembiayaan ini memang harus dinaikkan.

"Kita benahi BPJS supaya kekuatan finansialnya lebih kuat, lebih baik dari segi penerimaan iuran, tapi tetap ada prinsip cross subsidy yang mampu dan yang tidak mampu," lanjutnya.

Maslah lain adalah pembenahan sistem IT. Sistem yang diterapkan dalam pelayanan BPJS harus ditingkatkan. Contohnya pola antrean dan efisiensi syarat-syarat pengajuan pelayanan.

"Ibu-ibu dateng enggak usah bawa surat ini itu, cukup satu kartu dong. Kedua, kalau ngantri dia tahu besok harus datang jam berapa, bisa diperbaiki. Orang udah nyampe bulan, Mars, ini (BPJS) enggak ada canggih-canggihnya sama sekali," tegasnya.

"Jadi enggak perlu minta bantuan Tiongkok buat urusan kayak gini aja," tandasnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Serap Aspirasi Warga Pandeglang, Arif Rahman Kawal Sektor Pertanian dan Perikanan

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 10:14

Hormati Putusan MK, Komisi X DPR Minta Pendidikan dan MBG Tetap Jalan Beriringan

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 09:57

Harga Minyak Dunia Catat Kenaikan Bulanan Terbesar Sejak Maret

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 09:51

Emas Antam Anjlok Rp20 Ribu, Satu Gram Jadi Rp2,6 Juta

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 09:41

Kesiapan Fasilitas Zikir Kebangsaan Monas: Dari Ambulans Hingga Ratusan Ribu Konsumsi

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 09:34

K-SIGN Rote Ndao Dipacu Jadi Pilar Swasembada Garam Nasional

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 09:15

Harga Logam Mulia Terkoreksi Meski Mampu Akhiri Tren Penurunan

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 09:02

Dul Mungkin Tak akan Naik Bus Malam Lagi Setelah Ketahuan Bawa Sabu

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 08:45

Arab Saudi Sambut Kesepakatan Pelucutan Senjata di Gaza, Israel Harus Mundur

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 08:34

Ramai Mal Pasang Pagar Tinggi di Tengah Situasi Kamtibmas Kondusif

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 08:23

Selengkapnya