Berita

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto/ESDM

Bisnis

ICP Jadi 63 Dolar AS Per Barel, Ini Kata Dirjen Migas

SENIN, 02 SEPTEMBER 2019 | 18:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengubah asumsi Indonesia Crude Price (ICP) dan lifting minyak dari asumsi yang tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN 2020.

Semula, ICP dipatok 65 dolar AS per barel kemudian diturunkan menjadi 63 dolar AS per barel. Adapun lifting minyak ditingkatkan dari 734.000 barel per hari menjadi 755.000 barel per hari sesuai dengan kesepakatan di Komisi VII DPR RI.

Dibandingkan dengan outlook 2019, harga ICP 2020 dipatok sama dengan outlook ICP 2019 meski di Komisi VII sempat diturunkan di angka 60 dolar AS per barel.


Untuk lifting minyak pada 2020 juga diasumsikan meningkat dibandingkan outlook 2019 meski dari tahun ke tahun cenderung menurun. Seperti pada 2017, lifting minyak mencapai 804.000 barel per hari namun terus turun menjadi tinggal 754.000 barel per hari pada 2019.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto mengatakan, pemerintah mengupayakan meningkatkan lifting minyak agar penurunan pendapatan akibat turunnya harga ICP bisa diminimalisir.

“Kita dorong, dongkrak. Kalau (target) harga minyak kita tetap tinggi (tapi) akhirnya hasilnya rendah, kita susah mencari tambahan-tambahan pemerimaannya," ungkap Djoko di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Senin (2/9).

"Kalau kita 63 (dolar), kita naikkan harga minyaknya, produksinya bisa ngejar. Jadi yang kita kejar adalah produksinya, upaya kita. Kalau harga enggak bisa," sambungnya.

Merujuk nota keuangan RAPBN 2020, setiap satu dolar perubahan asumsi ICP menimbulkan perubahan pendapatan sebesar Rp 3,5 triliun hingga Rp 4 triliun. Deviasi ICP juga dapat menimbulkan deviasi pada belanja dan defisit anggaran masing-masing sebesar Rp 3,1 triliun hingga Rp 3,8 triliun untuk belanja dan Rp 300 miliar hingga Rp 500 miliar untuk defisit anggaran.

Adapun perubahan lifting minyak setiap 10.000 barel per hari menimbulkan deviasi sebesar Rp 2,5 triliun hingga Rp 3,3 triliun pada pendapatan, Rp 1,1 triliun hingga Rp 1,3 triliun pada belanja, dan Rp 1,4 triliun hingga Rp 1,9 triliun pada defisit anggaran.

Populer

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya