Berita

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto/ESDM

Bisnis

ICP Jadi 63 Dolar AS Per Barel, Ini Kata Dirjen Migas

SENIN, 02 SEPTEMBER 2019 | 18:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengubah asumsi Indonesia Crude Price (ICP) dan lifting minyak dari asumsi yang tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN 2020.

Semula, ICP dipatok 65 dolar AS per barel kemudian diturunkan menjadi 63 dolar AS per barel. Adapun lifting minyak ditingkatkan dari 734.000 barel per hari menjadi 755.000 barel per hari sesuai dengan kesepakatan di Komisi VII DPR RI.

Dibandingkan dengan outlook 2019, harga ICP 2020 dipatok sama dengan outlook ICP 2019 meski di Komisi VII sempat diturunkan di angka 60 dolar AS per barel.


Untuk lifting minyak pada 2020 juga diasumsikan meningkat dibandingkan outlook 2019 meski dari tahun ke tahun cenderung menurun. Seperti pada 2017, lifting minyak mencapai 804.000 barel per hari namun terus turun menjadi tinggal 754.000 barel per hari pada 2019.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto mengatakan, pemerintah mengupayakan meningkatkan lifting minyak agar penurunan pendapatan akibat turunnya harga ICP bisa diminimalisir.

“Kita dorong, dongkrak. Kalau (target) harga minyak kita tetap tinggi (tapi) akhirnya hasilnya rendah, kita susah mencari tambahan-tambahan pemerimaannya," ungkap Djoko di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Senin (2/9).

"Kalau kita 63 (dolar), kita naikkan harga minyaknya, produksinya bisa ngejar. Jadi yang kita kejar adalah produksinya, upaya kita. Kalau harga enggak bisa," sambungnya.

Merujuk nota keuangan RAPBN 2020, setiap satu dolar perubahan asumsi ICP menimbulkan perubahan pendapatan sebesar Rp 3,5 triliun hingga Rp 4 triliun. Deviasi ICP juga dapat menimbulkan deviasi pada belanja dan defisit anggaran masing-masing sebesar Rp 3,1 triliun hingga Rp 3,8 triliun untuk belanja dan Rp 300 miliar hingga Rp 500 miliar untuk defisit anggaran.

Adapun perubahan lifting minyak setiap 10.000 barel per hari menimbulkan deviasi sebesar Rp 2,5 triliun hingga Rp 3,3 triliun pada pendapatan, Rp 1,1 triliun hingga Rp 1,3 triliun pada belanja, dan Rp 1,4 triliun hingga Rp 1,9 triliun pada defisit anggaran.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Langkah Prabowo Masukkan Budaya LGBTQ Ancaman Nonmiliter Patut Didukung

Minggu, 05 Juli 2026 | 08:18

Kenduri Cinta Tantang Jokowi Dialog Terbuka soal Ijazah

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:31

Program Kopdes Tak Boleh Abaikan Prinsip HAM

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:19

Wacana Dua Periode Anyep Bikin Relawan Beralih Dukung Gibran Maju Capres

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:05

Anomali Gembok Rp1 Juta Ditjenpas

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:53

JPU Kasus Ijazah Jokowi Bikin Takut Narasumber Hadiri Diskusi di Televisi

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:46

Burung Bicara Sebelas Kata

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:34

Eropa dalam Perang Salib Pertama (1096-1099)

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:27

Penalti Mbappe Bawa Les Bleus ke Perempat Final

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:21

Keuntungan BUMN Jadi Energi Baru Pembangunan

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:06

Selengkapnya