Berita

Protes di Hong Kong/Net

Global

Gelombang Protes Belum Usai, Inggris Didesak Kembalikan Hak Tinggal Bagi Warga Hong Kong

SENIN, 02 SEPTEMBER 2019 | 09:59 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Di tengah meningkatnya gelombang protes di Inggris menyebabkan munculnya seruan bagi Inggris untuk mengembalikan hak tempat tinggal kepada orang-orang di Hong Kong.

Untuk diketahui, sebelum penyerahan Hong Kong kepada China pada tahun 1997, sebanyak tiga juta orang memegang paspor British Dependent Territories Citizens, yang memberi mereka hak tinggal di Inggris.

Namun kemudian Inggris menggantinya dengan paspor Nationals Inggris (Luar Negeri), yang memungkinkan perjalanan bebas visa bagi warga Hong Kong ke Inggris tetapi tidak memberikan hak untuk tinggal atau bekerja di Inggris.


Namun kini seruan untuk mengembalikan hak tinggal bagi warga Hong Kong pemegang paspor itu di Inggris kembali muncul, saat gelobang protes tidak juga menemukan titik akhir serta muncul kekhawatiran akan intervensi langsung oleh Beijing.

Pegiat pro-demokrasi veteran menilai, Inggris memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduk yang memegang paspor yang dikeluarkannya saat serah terima Hong Kong oleh Inggris.

Seruan itu disuarakan oleh ratusan pengunjuk rasa di luar konsulat Inggris di Hong Kong pada hari Minggu (1/9).

The Guardian memuat, sekitar 170 ribu orang saat ini diperkirakan memegang paspor tersebut. Tetapi aplikasi pembaruan telah meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu aktivis, Anson mengatakan, Inggris harus mempertimbangkan masalah ini lagi.

"Anda menjanjikan Hong Kong tingkat otonomi dan hak-hak dasar dan kebebasan yang tinggi, ketika itu diambil dari mereka, tentunya Inggris memiliki hukum dan tanggung jawab moral untuk menghadapi konsekuensinya," ujarnya.

Sementara itu, pegiat veteran yang dijuluki "bapak demokrasi", Martin Lee mendesak Inggris untuk mengembalikan hak tempat tinggal. Menurutnya, prinsip "satu negara, dua sistem" yang mendukung deklarasi bersama China-Inggris tidak lagi berfungsi.

"Itulah kewajiban pemerintah Inggris, menjadi satu-satunya penandatangan deklarasi bersama lainnya," ujarnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Rachmat Makkasau: Cadangan Batu Bara Indonesia Cukupi Kebutuhan Energi hingga 350 Tahun

Senin, 09 November 2026 | 20:31

PHE OSES Perkuat Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Operasi Migas

Senin, 09 November 2026 | 20:09

Widiastuti Sebut Kemandirian Pangan Indonesia Tembus 70-80 Persen

Senin, 09 November 2026 | 20:01

Jadikan Kepulauan Seribu Beranda Depan Jakarta

Senin, 09 November 2026 | 19:55

LPN Dukung Polri Bongkar Dugaan Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 19:34

Fraksi PAN di MPR Minta Gibran Mundur Sukarela

Senin, 09 November 2026 | 19:23

Raja Juli dan Giring Mendadak Mundur dari PSI, Ini Sebabnya

Senin, 09 November 2026 | 19:04

Mengenal Rashida Tlaib, Muslimah Palestina yang Jadi Anggota Kongres AS

Senin, 09 November 2026 | 18:43

Kemenko Pangan Optimistis Swasembada Tetap Terjaga di Tengah El Nino

Senin, 09 November 2026 | 18:40

Intelijen Berperan Penting Bongkar Kasus Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 18:34

Selengkapnya