Kinerja panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat sorotan dari koalisi masyarakat sipil dan berbagai kelompok masyarakat.
Mereka menduga ada beberapa anggota pansel yang tidak independen karena dekat dengan institusi kepolisian, sehingga ada beberapa kandidat dari unsur Polri yang mempunya rekam jejak bermasalah tetap lolos menjadi 20 capim KPK.
Hari ini dijadwalkan Pansel KPK akan menyerahkan 10 capim KPK yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Presiden diminta merespons kritikan berbagai kelompok sipil terhadap kinerja dan independensi pansel Capim KPK.
Pengamat hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menyatakan, Presiden Jokowi biasanya sangat tanggap menanggapi aspirasi masyarakat. Jokowi, Kata Suparji, harus memperhatikan kritikan apabila publik mampu menunjukkan bukti dari tidak independennya beberapa anggota pansel.
"Kritikan terhadap pansel KPK harus ditindaklanjuti, supaya tidak menciderai independensi KPK. Selagi publik bisa menunjukkan bukti dari berbagai kritikan, seharusnya tanggap," tukas Suparji kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (2/9).
Lebih lanjut Suparji mengatakan, publik tidak bisa disalahkan jika nantinya kritik tidak ditanggapi oleh Presiden dan mereka menggugat soal independensi pimpinan KPK terpilih.
"Publik curiga logis, jangan salahkan kalau di masa yang akan datang ada gugatan soal independensi 10 capim yang nantinya terpilih jadi pimpinan KPK," tukasnya.
Diketahui, 10 orang capim KPK yang nantinya diterima Jokowi akan diserahkan kepada DPR RI. Setelah itu, para capim KPK menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Gedung Parlemen. Kemudian, DPR menyaring dengan memilih 5 orang yang akan menjadi pimpinan KPK di periode mendatang.
