Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Pemerintah AS Akan Gunakan Profil Sosial Media Palsu Untuk Pantau Imigran

MINGGU, 01 SEPTEMBER 2019 | 06:48 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Petugas yang menangani kewarganegaran dan imigrasi di Amerika Serikat akan menggunakan akun media sosial palsu demi mengawasi orang asing yang mencari visa dan kewarganegaraan di negeri Paman Sam.

Petugas sebelumnya dilarang membuat profil fiktif di sosial media. Tetapi ulasan privasi Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) tertanggal Juli 2019 yang diunggah online jelang akhir pekan ini telah membalikkan larangan itu.

Menurut ulasan tersebut, seperti dimuat Russia Today (Sabtu, 31/8), petugas yang terkait dengan Direktorat Penipuan dan Keamanan Nasional departemen dapat mengawasi profil media sosial dari pemohon visa yang mencurigakan. Hasil pengawasan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan soal siapa yang akan diberikan izin masuk.


Langkah tersebut tampaknya secara langsung bertentangan dengan kebijakan dua raksasa media sosial, Facebook dan Twitter yang secara eksplisit melarang peniruan identitas pada platform mereka.

Kedua platform tersebut bahkan baru-baru ini menutup lebih dari 200 ribu akun palsu yang dituding digerakkan oleh pemerintah China untuk mendiskreditkan gerakan protes Hong Kong.

Meski begitu, pihak Twitter dalam sebuah pernyataan mengatakan kepada Associated Press bahwa mereka akan mengevaluasi proposal DHS itu. Sementara Facebook belum memberikan komentar.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya