Papua adalah bagian dari Indonesia dan akan tetap jadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Demikian disampaikan pakar hukum tata negara dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Dr. Syamsuddin Radjab kepada redaksi, Sabtu (31/8).
Pada awal berdirinya NKRI, Papua sudah menjadi wilayah yang tidak terpisahkan dengan Indonesia dalam ketetapan sidang BPUPKI pada 14 Juli 1945.
Dikuatkan dengan New York Agreement pada 15 Agustus 1962 berupaya penyerahan Belanda kepada pemerintah Indonesia sebagai bagian dari wilayah NKRI melalui fasilitasi PBB dan yang terakhir hasil referendum penentuan pendapat rakyat (Pepera) Papua pada 1969 dimana masyarakat Papua ingin melepaskan diri dari penjajah Belanda dan bergabung dengan Indonesia.
Dijelaskan Syamsuddin, secara historis, budaya dan ekonomi, masyarakat Makassar mempunyai peran penting untuk membebaskan Papua dari cengkraman penjajah Belanda melalui operasi Mandala yang berpusat di Makassar, dan akulturasi budaya Makassar dan Papua serta kemajuan ekonomi yang dipelopori para pedagang dari Makassar.
Monumen pembebasan Irian Barat saat ini masih berdiri di Jl Jenderal Sudirman.
"Kala itu, Makassar atau Sulsel menjadi punggung perjuangan untuk membebaskan Irian Barat," katanya Direktur Jenggala Center ini. Jenggala Center adalah lembaga think thank bentukan dari Jusuf Kalla.
Selain itu, suku Makassar, Bugis, Toraja dan Mandar adalah pembangun dasar ekonomi dari Papua dan Papua Barat.
"Itu sangat jelas kita bisa lihat pembangunan ekonomi di Manokwari, Jayapura, Wamena, Puncak Jaya dan daerah lainnya. Pokok katanya, dari sepanjang pesisir hingga pegunungan sumbangsi masyarakat Sulsel sangat berperan penting," kata Syamsuddin.
Bahkan, lanjut Syamsuddin, sepanjang garis perbatasan dengan Papua Nugini, sektor pendidikan dan ekonomi sangat ditopang dengan para perantau yang berasal dari Sulsel, baik sebagai guru, pedagang dan pekerja lainnya disektor non-formal yang memajukan Papua.
"Papua adalah kita, dan kita adalah Papua," tegasnyanya.
Namun demikian, pemerintah pusat juga harus memerhatikan Papua soal kebudayaan bangsa Papua yang harus dihormati dan dilindungi, kesejahteraan, kesehatan dan pendidikannya.
Pelanggan HAM terutama juga harus diselesaikan yang merupakan dampak kebijakan pemerintah dimasa lalu, kerusakan lingkungan dampak Freeport dan pembalakan hutan secara liar.
"Penegakan hukum harus adil dan konsisten," demikian Syamsuddin.
