Berita

Romli Atmasasmita/Net

Politik

Penanganan Korupsi Butuh Tenaga Penyidik Spesialis

SABTU, 31 AGUSTUS 2019 | 12:42 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Korupsi adalah extraordinary crime alias kejahatan luar biasa. Karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan tenaga penyidik spesialis.

Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita mengatakan, di negara-negara ASEAN, penyidik lembaga sejenis KPK diisi oleh polisi, bukan non karir polisi.

"Karena mereka wajib memiliki sertifikat khusus sebagai penyidik," kata Romli kepada wartawan, Sabtu (31/8).


Oleh karena itu, lanjut Romli, pimpinan KPK juga harus punya latar belakang dan pemahaman hukum yang kuat.
 
Selain itu, dia menambahkan, dalam UU KPK jelas menyatakan unsur pimpinan KPK adalah pemerintah dan masyarakat.

"Secara historis penyusunan UU KPK, unsur pemerintahnya adalah jaksa dan polisi," ucap salah seorang perumus UU KPK itu.

Sebelumnya, Romli juga mengomentari soal adanya calon pimpinan yang integritasnya dipersoalkan oleh Wadah Pegawai KPK.

Menurut dia, hal itu bukanlah tugas dan wewenang pegawai KPK tetapi menjadi hak koalisi anti korupsi dan Komisi III dI DPR, yang nanti akan memilih lima dari sepuluh calon yang diajukan Presiden kepada DPR.

"Soal integritas, saya justru pertanyakan integritas mereka yang duduk sebagai pengurus wadah tersebut terhadap lembaga KPK. Karena bukan mereka satu-satunya yang berhak menyatakan sebagai pemilik tunggal lembaga KPK," demikian Romli.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya