Berita

Papua dan Papua Barat/Net

Pertahanan

Pengamat Intelijen: Ada Propaganda Asing Dalam Kerusuhan Papua

SABTU, 31 AGUSTUS 2019 | 07:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah harus segera ambil tindakan untuk mengatasi peristiwa kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Pasalnya, diendus ada campur tangan asing dalam kerusuhan tersebut di Bumi Cenderawasih.

"Sangat kentara ada indikasi kuat propaganda dari luar negeri (asing) soal Papua terjadi sangat masif dan sistematis, " kata pengamat intelijen dan terorisme Harits Abu Ulya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (1/9).

Menurutnya, anasir asing ikut bermain dipicu dengan isu dugaan rasialisme dan pelanggaran HAM. Mereka mencuri kesempatan agar Papua merdeka dari Indonesia.


"Di samping etalase perlawanan utama dari pihak kontra NKRI direpresentasikan oleh separatis OPM juga cukup gencar membangun opini dan lobi-lobi internasional jelang sidang PBB," katanya.

Direktur eksekutif CIIA ini juga mendapatkan informasi terkait dinamika sosial politik dan keamanan di Papua dan Papua Barat hingga membuat kewalahan aparat keamanan setempat.

"Ada potensi menjadi konflik sosial di sebagian besar wilayah Papua dan Papua Barat. Dan cenderung makin mengeskalasi di luar kendali, akan membuat repot pihak Polri maupun TNI. Karena bola salju demontrasi gerakan masarakat sipil makin membesar," ujarnya.

Pihak asing, lanjut Harits, memanfaatkan momen kerusuhan tersebut dengan berbagai cara agar masyarakat Papua mendesak pemerintah referendum.

"Dua komponen di atas saat ini mendapatkan "angin surga" untuk terus bekerja mematangkan langkah-lankah politik menuju Papua merdeka. Paling tidak melalui langkah politik refrendum; bekerja dengan massif mengagitasi masarakat sipil Papua bergerak larut bersama gerakan politik separatis OPM," ucapnya.

"Dan kedua adalah perlawanan bersenjata dari unsur sayap militer OPM yang disokong masyarakat sipil yang pro OPM dan bahkan inflitrasi dari pihak asing," tandas Harits menambahkan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya