Berita

Papua dan Papua Barat/Net

Pertahanan

Pengamat Intelijen: Ada Propaganda Asing Dalam Kerusuhan Papua

SABTU, 31 AGUSTUS 2019 | 07:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah harus segera ambil tindakan untuk mengatasi peristiwa kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Pasalnya, diendus ada campur tangan asing dalam kerusuhan tersebut di Bumi Cenderawasih.

"Sangat kentara ada indikasi kuat propaganda dari luar negeri (asing) soal Papua terjadi sangat masif dan sistematis, " kata pengamat intelijen dan terorisme Harits Abu Ulya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (1/9).

Menurutnya, anasir asing ikut bermain dipicu dengan isu dugaan rasialisme dan pelanggaran HAM. Mereka mencuri kesempatan agar Papua merdeka dari Indonesia.


"Di samping etalase perlawanan utama dari pihak kontra NKRI direpresentasikan oleh separatis OPM juga cukup gencar membangun opini dan lobi-lobi internasional jelang sidang PBB," katanya.

Direktur eksekutif CIIA ini juga mendapatkan informasi terkait dinamika sosial politik dan keamanan di Papua dan Papua Barat hingga membuat kewalahan aparat keamanan setempat.

"Ada potensi menjadi konflik sosial di sebagian besar wilayah Papua dan Papua Barat. Dan cenderung makin mengeskalasi di luar kendali, akan membuat repot pihak Polri maupun TNI. Karena bola salju demontrasi gerakan masarakat sipil makin membesar," ujarnya.

Pihak asing, lanjut Harits, memanfaatkan momen kerusuhan tersebut dengan berbagai cara agar masyarakat Papua mendesak pemerintah referendum.

"Dua komponen di atas saat ini mendapatkan "angin surga" untuk terus bekerja mematangkan langkah-lankah politik menuju Papua merdeka. Paling tidak melalui langkah politik refrendum; bekerja dengan massif mengagitasi masarakat sipil Papua bergerak larut bersama gerakan politik separatis OPM," ucapnya.

"Dan kedua adalah perlawanan bersenjata dari unsur sayap militer OPM yang disokong masyarakat sipil yang pro OPM dan bahkan inflitrasi dari pihak asing," tandas Harits menambahkan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya