Pansel Jangan Ikut Berperan Lemahkan KPK

Intensitas nuansa politis dalam penjaringan capim KPK yang begitu tinggi akan mengaburkan adanya tudingan konflik kepentingan di Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK.

Atas dasar itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen mengaku tidak heran jika kemudian Koalisi Masyarakat Sipil dan Wadah Pegawai KPK tajam dalam mengkritik capim yang lolos.

Menurutnya, kinerja pansel yang tidak transparan dan tidak terbuka pada informasi publik menjadi penyebab kritik terus mengalir.

Apalagi, ada indikasi tiga anggota pansel yang diduga tidak objektif dalam menggelar seleksi. Ini lantaran ketiganya terikat kontrak dengan lembaga Polri.

Seperti Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnarsih yang kini masih menjabat sebagai tenaga ahli Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol) Bareskrim Polri, BNN, dan Kemenkumham. Sementara Indriyanto Seno Adji dan Hendardi merupakan penasihat Kapolri.

“Informasi yang simpang siur selama ini terkait pansel capim KPK yang ikut berpolitik praktis pun jadi tak terhindarkan,” kata Silaen dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/8).

Proses seleksi, sambungnya, akan menjadi “lampu merah” bagi KPK dalam memberantas korupsi, karena kuat diduga banyak orang bermasalah bakal diloloskan dari tahap seleksi.

“Sebab kriteria apa yang dipakai pansel sampai capim itu lolos dan capim ini nggak lolos tidak jelas," tegas alumni Lemhanas Pemuda I itu.

Pansel harus benar-benar selektif dalam menyaring sepuluh nama capim untuk diserahkan ke Presiden Jokowi. Jangan sampai ada upaya sistematis untuk menghancurkan, melemahkan, dan menyandera capim KPK yang nantinya akan terpilih.

“Jika terpilih akan tersandera karena kartu “truf” itu dijadikan “bargain” politik. Ini masalah sangat serius,” tegasnya.

“Pansel harus mempertimbangkan isu rekam jejak dengan baik. Apabila calon-calon dengan rekam jejak bermasalah lolos, berarti pansel berperan dalam pelemahan pemberantasan korupsi,” pungkasnya.