Soal Pemindahan Ibukota Butuh Rp 466 Triliun, Ini Pandangan Kader Milenial Demokrat

Keinginan kuat yang diperlihatkan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibukota negara disayangkan berbagai kalangan, termasuk kalangan milenial.

Setelah influencer dari kalangan milenial, Sherly Annavita, kini giliran milenial dari Partai Demokrat yang menyesalkan keinginan itu.

Sherly mengatakan bahwa keinginan Jokowi memindahkan ibukota dari Jakarta adalah pengakuan atas kegagalan memenuhi janji yang kerap diucapkan saat hendak menjadi Gubernur DKI tahun 2012 dan saat hendak menjadi Presiden RI tahun 2014 lalu.

Sementara Abdul Halim dari kalangan milenial Partai Demokrat kepada redaksi, Kamis pagi (29/8), mengatakan, keinginan Jokowi itu memperlihatkan dirinya lebih mementingkan kesejahteraan pengusaha dan elit daripada mementingkan masyarakat dan rakyat.

“Rakyat kita masih banyak yang mengalami serba kekurangan dalam segi kehidupan sosial, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya,” ujar Abdul Halim yang lama menetap di Riau itu.

Dia juga menyoroti kebutuhan biaya untuk memindahkan ibukota yang disebutkan sekiatr Rp 466 triliun.

“Anggaran tersebut dari mana? Tidak ada di APBN. Jika anggaran tersebut harus didapatkan dengan cara mengutang lagi, jelas saya katakan bahwa Pak Jokowi mementingkan kelompok-kelompok tertentu,” sambung pengagum SBY dan AHY ini.

“Kita belum menjadi negara yang mandiri jika untuk memindahkan ibukota harus dengan berutang,” demikian Abdul Halim.