Internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai gamblang menyerang calon pimpinan yang diloloskan Pansel Capim KPK.
Nama yang dipermasalah berasal dari intitusi kepolisian, yaitu Kapolda Sumatera Selatan Irjen Firli Bahuri yang turut lolos tahap seleksi bersama 19 orang lainnya.
Penasihat KPK Muhammad Tsani Annafari dengan tegas menyebut bahwa mantan Deputi Penindakan KPK tersebut pernah dinyatakan melakukan pelanggaran kategori etik berat oleh Dewan Pertimbangangan Pegawai (DPP).
Peristiwa itu terjadi saat Firly diduga melakukan pertemuan dengan mantan Gubernur NTB TGB Zainul Majdi pada 2018. Tepatnya saat Tuan Guru Bajang tengah dibidik KPK dalam kasus dugaan korupsi divestasi saham PT Newmont NTB.
Pernyataan Tsani itu disampaikan disela-sela acara diskusi publik bertajuk “Menjaga KPK, Mengawal Seleksi Pimpinan KPKâ€, di Auditorium Lantai 3 Gedung Penunjang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (28/8).
"Pengawas Internal (PI) adalah orang-orang yang profesional. Ketika PI bekerja, kita tahu bahwa ini haqul yakin, kita tentu punya keberanian untuk mengambil keputusan. Ketika itu DPP sepakat bahwa ini (Irjen Firly) memenuhi kriteria pelanggaran etik berat," kata Tsani.
Meski begitu, Tsani mengakui bahwa KPK belum sempat menjatuhkan sanksi etik kategori pelanggaran berat itu kepada Irjen Filry. Sebab, kata Tsani, eks Deputi Penindakan KPK itu dipindahkan kembali oleh korps Bhayangkara dan menjadi kapolda di Sumatera Selatan.
"Dari awal ini harus ada proses-proses yang harus diselesaikan. Cuma memang ada “proses lain†yang membuat itu tidak bisa tuntas," ungkap Tsani.
Hal senada juga dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Dia seolah membenarkan apa yang disampaikan oleh Penasihat KPK itu terkait adanya proses lain yang mengakibatkan Firly belum sempat menerima hukuman.
"Tadi udah dijelaskan, hasil dari PI ada pelanggaran berat. Kata pak Tsani yang dari DPP. Tapi sebelum putusan jalan kan udah kembali ke institusinya (Polri). Sehingga kode etik nggak relevan," demikian Saut menambahkan.
