Paling Tidak Jokowi Libatkan Anies Bahas Ibukota Baru

Klaim pemerintah yang telah melakukan kajian selama tiga tahun belakangan soal pemindahan Ibukota masih belum cukup. Sebab pemerintah hingga saat ini belum membuka secara gamblang kajian yang dimaksud.

Pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara mengatakan, pemerintah perlu melibatkan publik dalam melakukan kajian megaproyek bernilai ratusan triliun itu.

"Sebaiknya dilakukan jajak pendapat dan kajian akademik yang mendalam," kata pengamat politik Igor Dirgantara kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (28/8).

Baginya, pemindahan Ibukota merupakan rencana yang serius dan tak main-main. Salah satu langkah yang harus dilakukan Presiden Joko Widodo adalah dengan melibatkan kepala daerah di masing-masing wilayah yang terlibat dalam pemindahan, termasuk Gubernur ANies Baswedan.

"Paling tidak libatkan Gubernur DKI dan jajarannya dalam proses relokasi tersebut," jelasnya.

Pelibatan gubernur seharusnya sudah alamiah dilakukan presiden lantaran Jokowi juga pernah duduk di posisi gubernur dan walikota.

"Apalagi Gubernur DKI biasanya potensial berlaga di pemilu nasional berikutnya (2024) karena punya visi yang bagus (untuk pembangunan). Semua tercermin dalam diri Pak Jokowi sendiri sebagai mantan Gubernur DKI dan sekarang Presiden RI," demikian Igor.