Berita

Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Megawati Dukung Ibu Kota Dipindah, Asal Jangan Salah Kaprah

RABU, 28 AGUSTUS 2019 | 15:49 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim). Dengan harapan agar perencanaan pembangunan dilakukan dalam sebuah visi jangka panjang.

"Pemerintah tentunya kalau sudah memutuskan sesuatu, harusnya dengan alasan yang baik. Makanya, sebagai ketua umum dari sebuah partai yang sekarang menjadi pemenang, saya hanya mengusulkan dan menyarankan tolong dilihat dengan baik dan untuk waktu jangka panjang," kata Megawati dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (28/8).

Menurut Megawati, untuk membuat ibu kota, itu artinya berbicara soal fungsi dan tempat, dan harus jangka panjang dalam konteks apa kebutuhan dan kehendak yang mau dipenuhi dengan pemindahan itu.


Menurut Presiden RI Kelima itu, secara prinsip dia ingin ibukota baru tak lagi diberi beban seperti Jakarta. Dimana semuanya campur aduk menjadi satu sehingga cenderung semrawut antara kota pemerintahan, kota bisnis, kota manufaktur, dan lain-lain.

Dahulu usai kemerdekaan, bila disebut Jakarta sebenarnya hanyalah wilayah Menteng, Jakarta Pusat, kini. Mereka yang tinggal disitu dikenal sebagai Anmen alias Anak Menteng. Tidak ada Jakarta yang namanya Kebayoran, Tebet, dan wilayah lainnya.

Karena hidup di wilayah itu dan berada di sekitar istana kepresidenan dari sejak kecil, Megawati mengaku melihat perkembangan Jakarta dilakukan tanpa sebuah tata kota yang baik. Ke depan, ibu kota baru tak boleh mengulangi pengalaman Jakarta itu.

"Artinya tata ruangnya ditentukan dengan baik, untuk jangka panjang. Jadi harus komit ya. Jadi kalau sejak awal ditentukan untuk ruang terbuka, ya untuk terbuka, enggak boleh berubah. Kalau untuk pertanian ya pertanian," ucap Megawati.

"Nah kita bisa mencontoh ibu kota Australia, Canberra, itu ya sepi karena memang untuk daeah pemerintahan. Seperti Amerika, ada Washington DC, ya memang begitu. Kalau mau ramai-ramai, sebetulnya dekat saja tinggal pergi. Misalnya ke New York," katanya.

Dan diingatkannya semua harus dilakukan dengan tidak sembarangan. Artinya, hal seperti Analisa Dampak dan Lingkungan (Amdal) harus benar-benar dilakukan.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya