Berita

Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Megawati Dukung Ibu Kota Dipindah, Asal Jangan Salah Kaprah

RABU, 28 AGUSTUS 2019 | 15:49 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim). Dengan harapan agar perencanaan pembangunan dilakukan dalam sebuah visi jangka panjang.

"Pemerintah tentunya kalau sudah memutuskan sesuatu, harusnya dengan alasan yang baik. Makanya, sebagai ketua umum dari sebuah partai yang sekarang menjadi pemenang, saya hanya mengusulkan dan menyarankan tolong dilihat dengan baik dan untuk waktu jangka panjang," kata Megawati dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (28/8).

Menurut Megawati, untuk membuat ibu kota, itu artinya berbicara soal fungsi dan tempat, dan harus jangka panjang dalam konteks apa kebutuhan dan kehendak yang mau dipenuhi dengan pemindahan itu.


Menurut Presiden RI Kelima itu, secara prinsip dia ingin ibukota baru tak lagi diberi beban seperti Jakarta. Dimana semuanya campur aduk menjadi satu sehingga cenderung semrawut antara kota pemerintahan, kota bisnis, kota manufaktur, dan lain-lain.

Dahulu usai kemerdekaan, bila disebut Jakarta sebenarnya hanyalah wilayah Menteng, Jakarta Pusat, kini. Mereka yang tinggal disitu dikenal sebagai Anmen alias Anak Menteng. Tidak ada Jakarta yang namanya Kebayoran, Tebet, dan wilayah lainnya.

Karena hidup di wilayah itu dan berada di sekitar istana kepresidenan dari sejak kecil, Megawati mengaku melihat perkembangan Jakarta dilakukan tanpa sebuah tata kota yang baik. Ke depan, ibu kota baru tak boleh mengulangi pengalaman Jakarta itu.

"Artinya tata ruangnya ditentukan dengan baik, untuk jangka panjang. Jadi harus komit ya. Jadi kalau sejak awal ditentukan untuk ruang terbuka, ya untuk terbuka, enggak boleh berubah. Kalau untuk pertanian ya pertanian," ucap Megawati.

"Nah kita bisa mencontoh ibu kota Australia, Canberra, itu ya sepi karena memang untuk daeah pemerintahan. Seperti Amerika, ada Washington DC, ya memang begitu. Kalau mau ramai-ramai, sebetulnya dekat saja tinggal pergi. Misalnya ke New York," katanya.

Dan diingatkannya semua harus dilakukan dengan tidak sembarangan. Artinya, hal seperti Analisa Dampak dan Lingkungan (Amdal) harus benar-benar dilakukan.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

35 Ribu Loker Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Dibuka, Status BUMN

Kamis, 16 April 2026 | 08:14

Wall Street Melejit: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Baru

Kamis, 16 April 2026 | 08:12

Danantara Gandakan Investasi di Timur Tengah, Fokus pada Ketahanan Energi

Kamis, 16 April 2026 | 07:55

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 16 April 2026 | 07:35

Peringkat Utang Asia Tenggara di Ujung Tanduk, Indonesia Paling Rentan

Kamis, 16 April 2026 | 07:20

Bursa Eropa: Indeks STOXX 600 di Zona Merah, Sektor Luxury Brand Terpukul

Kamis, 16 April 2026 | 07:07

Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja Semaksimal Mungkin

Kamis, 16 April 2026 | 06:53

BGN Gandeng Bobon Santoso Gelar Masak Besar MBG

Kamis, 16 April 2026 | 06:25

Kemelut Timur Tengah: Siapa Keras Kepala?

Kamis, 16 April 2026 | 05:59

Polisi Ciduk Tiga Remaja Terlibat Tawuran, Satu Positif Sabu

Kamis, 16 April 2026 | 05:45

Selengkapnya