Megawati Soekarnoputri/Net
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim). Dengan harapan agar perencanaan pembangunan dilakukan dalam sebuah visi jangka panjang.
"Pemerintah tentunya kalau sudah memutuskan sesuatu, harusnya dengan alasan yang baik. Makanya, sebagai ketua umum dari sebuah partai yang sekarang menjadi pemenang, saya hanya mengusulkan dan menyarankan tolong dilihat dengan baik dan untuk waktu jangka panjang," kata Megawati dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (28/8).
Menurut Megawati, untuk membuat ibu kota, itu artinya berbicara soal fungsi dan tempat, dan harus jangka panjang dalam konteks apa kebutuhan dan kehendak yang mau dipenuhi dengan pemindahan itu.
Menurut Presiden RI Kelima itu, secara prinsip dia ingin ibukota baru tak lagi diberi beban seperti Jakarta. Dimana semuanya campur aduk menjadi satu sehingga cenderung semrawut antara kota pemerintahan, kota bisnis, kota manufaktur, dan lain-lain.
Dahulu usai kemerdekaan, bila disebut Jakarta sebenarnya hanyalah wilayah Menteng, Jakarta Pusat, kini. Mereka yang tinggal disitu dikenal sebagai Anmen alias Anak Menteng. Tidak ada Jakarta yang namanya Kebayoran, Tebet, dan wilayah lainnya.
Karena hidup di wilayah itu dan berada di sekitar istana kepresidenan dari sejak kecil, Megawati mengaku melihat perkembangan Jakarta dilakukan tanpa sebuah tata kota yang baik. Ke depan, ibu kota baru tak boleh mengulangi pengalaman Jakarta itu.
"Artinya tata ruangnya ditentukan dengan baik, untuk jangka panjang. Jadi harus komit ya. Jadi kalau sejak awal ditentukan untuk ruang terbuka, ya untuk terbuka, enggak boleh berubah. Kalau untuk pertanian ya pertanian," ucap Megawati.
"Nah kita bisa mencontoh ibu kota Australia, Canberra, itu ya sepi karena memang untuk daeah pemerintahan. Seperti Amerika, ada Washington DC, ya memang begitu. Kalau mau ramai-ramai, sebetulnya dekat saja tinggal pergi. Misalnya ke New York," katanya.
Dan diingatkannya semua harus dilakukan dengan tidak sembarangan. Artinya, hal seperti Analisa Dampak dan Lingkungan (Amdal) harus benar-benar dilakukan.
