Berita

Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Megawati Dukung Ibu Kota Dipindah, Asal Jangan Salah Kaprah

RABU, 28 AGUSTUS 2019 | 15:49 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim). Dengan harapan agar perencanaan pembangunan dilakukan dalam sebuah visi jangka panjang.

"Pemerintah tentunya kalau sudah memutuskan sesuatu, harusnya dengan alasan yang baik. Makanya, sebagai ketua umum dari sebuah partai yang sekarang menjadi pemenang, saya hanya mengusulkan dan menyarankan tolong dilihat dengan baik dan untuk waktu jangka panjang," kata Megawati dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (28/8).

Menurut Megawati, untuk membuat ibu kota, itu artinya berbicara soal fungsi dan tempat, dan harus jangka panjang dalam konteks apa kebutuhan dan kehendak yang mau dipenuhi dengan pemindahan itu.


Menurut Presiden RI Kelima itu, secara prinsip dia ingin ibukota baru tak lagi diberi beban seperti Jakarta. Dimana semuanya campur aduk menjadi satu sehingga cenderung semrawut antara kota pemerintahan, kota bisnis, kota manufaktur, dan lain-lain.

Dahulu usai kemerdekaan, bila disebut Jakarta sebenarnya hanyalah wilayah Menteng, Jakarta Pusat, kini. Mereka yang tinggal disitu dikenal sebagai Anmen alias Anak Menteng. Tidak ada Jakarta yang namanya Kebayoran, Tebet, dan wilayah lainnya.

Karena hidup di wilayah itu dan berada di sekitar istana kepresidenan dari sejak kecil, Megawati mengaku melihat perkembangan Jakarta dilakukan tanpa sebuah tata kota yang baik. Ke depan, ibu kota baru tak boleh mengulangi pengalaman Jakarta itu.

"Artinya tata ruangnya ditentukan dengan baik, untuk jangka panjang. Jadi harus komit ya. Jadi kalau sejak awal ditentukan untuk ruang terbuka, ya untuk terbuka, enggak boleh berubah. Kalau untuk pertanian ya pertanian," ucap Megawati.

"Nah kita bisa mencontoh ibu kota Australia, Canberra, itu ya sepi karena memang untuk daeah pemerintahan. Seperti Amerika, ada Washington DC, ya memang begitu. Kalau mau ramai-ramai, sebetulnya dekat saja tinggal pergi. Misalnya ke New York," katanya.

Dan diingatkannya semua harus dilakukan dengan tidak sembarangan. Artinya, hal seperti Analisa Dampak dan Lingkungan (Amdal) harus benar-benar dilakukan.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

UPDATE

Nina Agustina Tinggalkan PDIP, lalu Gabung PSI

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:10

KPK Panggil Pimpinan DPRD Madiun Ali Masngudi

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:08

Bareskrim Serahkan Rp58 Miliar ke Negara Hasil Eksekusi Aset Judol

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:53

KPK Panggil Lima Orang terkait Korupsi Pemkab Lamteng, Siapa Saja?

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:26

Dua Pengacara S&P Law Office Dipanggil KPK

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:20

Legislator PKS: Bangsa yang Kuat Mampu Produksi Kebutuhan Pokok Sendiri

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:16

Perketat Pengawasan Transportasi Mudik

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:09

Evakuasi WNI dari Iran Harus Lewati Jalur Aman dari Serangan

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:02

BPKH Gelar Anugerah Jurnalistik 2026, Total Hadiah Rp120 Juta

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:01

TNI Tangani Terorisme Jadi Ancaman Kebebasan Sipil

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:00

Selengkapnya