Perombakan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukti Presiden Joko Widodo dianggap tidak memiliki ketegasan untuk mengatur pembantunya di kabinet menterinya.
Sebelumnya, Jokowi telah memerintahkan kepada menterinya untuk tidak melakukan perombakan atau pergantian pimpinan dibawah kementerian sampai pelantikan Oktober mendatang.
Eks relawan Jokowi-Maruf, Ade Adriansyah mengatakan, berdasarkan data yang dia dapat, lima BUMN yang akan melakukan Rancangan Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) memiliki kinerja maupun direksi yang cukup bagus. Bahkan cenderung tidak memiliki permasalahan.
"Padahal lima Bank BUMN itu saya baca-baca tidak ada yang melakukan pelanggaran atau kerugian negara tidak ada," ucap Ade Adriansyah di Round Table Discussion (RTD) di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/8).
Dengan demikian, Ade mengajak kepada para pengamat maupun masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang diambil pemerintah.
"Saya mungkin harus berani mengajak kita kritis sedikit. Tidak selamanya kebijakan negara itu bisa kita iya kan walaupun itu kewenangannya. Karena pasti akan menggangu," jelasnya.
Menurut Ade, isu pergantian direksi di lima Bank BUMN yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN dan PGN telah menimbulkan dampak.
"Baru isu saja saham jeblok, nah kalau saham jeblok berarti kan kondisi realnya nasabah rugi, ekonomi juga rugi," katanya.
Dengan demikian, Ade mengaku dari persoalan ada harus ada cara supaya menyadarkan Presiden Jokowi untuk bisa lebih tegas terhadap menterinya agar tidak membangkang instruksinya.
"Nah disini kita bisa lihat, harus ada cara untuk menyetrum lah biar Jokowi juga harus belajar lebih tegas lagi supaya kemudian orang yang diberikan amanah sama Jokowi tidak melakukan tindakan seperti ini," tegasnya.
Diketahui, Rancangan Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) akan dilakukan pada 5 BUMN. RUPSLB itu akan dimulai pada Rabu (28/8) hari ini yang diawali oleh Bank Mandiri dan akan diikuti Bank BTN pada Kamis (29/8), selanjutnya Bang BNI dan PGN pada Jumat (30/8) serta diakhiri oleh BRI pada Senin (2/9).
Dimana, rencana penyelenggaraan RUPS disampaikan oleh Kementerian BUMN beberapa waktu lalu. Rencana ini kemudian menuai polemik, bahkan Presiden Joko Widodo sempat melarang para menteri membuat kebijakan aneh sebelum pelantikan presiden Oktober mendatang.
