Mayoritas masyarakat Indonesia ternyata tak setuju dengan rencana perpindahan Ibukota yang hendak dilakukan pemerintah ke Kalimantan Timur.
Hal itu dilihat dai hasil survei yang dilakukan lembaga KedaiKOPI yang dilakukan 14-21 Agustus 2019. Setidaknya, sebanyak 39,8% responden menyatakan tidak setuju terhadap perpindahan Ibukota.
"Sedangkan yang setuju sebesar 35,6% dan 24,6% memilih untuk tidak beropini," kata Direktur Eksekutif KedaiKOPI, Kunto Wibowo dalam siaran persnya, Senin (26/8).
Sikap tersebut juga dinyatakan oleh masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta. Sebesar 95,7% responden yang berasal dari DKI Jakarta mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kepindahan Ibu Kota, 1,8 persen lainnya setuju dan 2,5 persen tidak beropini.
Lalu 48,1% responden dari pulau Kalimantan menyatakan setuju terhadap rencana perpindahan Ibukota, 28,9 persen tidak setuju dan 23 persen tidak berpendapat.
“Penduduk DKI Jakarta tentu saja yang paling terdampak dari rencana perpindahan ini, tidak mengherankan jika mereka paling banyak yang tidak setuju,†jawab Kunto.
Sementara itu, founder KedaiKOPI, Hendri Satrio mengatakan ada tiga alasan mengapa Presiden Jokowi mengumumkan lokasi Ibukota baru untuk Indonesia.
"Pertama, ingin cepat memberikan legacy kepada Indonesia. Kedua, sudah percaya diri bahwa DPR akan menyetujui rencana ini melihat komposisi perolehan kursi koalisi pemerintah yang di atas 50%," jelas Hensat, sapaan Hendri Satrio.
Faktor lain yaitu pemindahan ibukota dinilai sudah lengkap dan menyeluruh.
"Rencana pemindahan Ibukota ini sudah baik namun proses yang ada harus dikomunikasikan dengan rakyat agar tidak terkesan terburu-buru," tandasnya.
Survei kepindahan Ibukota ini dilakukan pada tanggal 14-21 Agustus 2019 di 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Survei ini dilakukan kepada 1.200 responden dengan wawancara tatap muka melalui metode multistage random sampling.
Margin of error survei ini +/- 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini didanai secara swadaya oleh Lembaga Survei KedaiKOPI.
