Berita

Ridwan Kamil/Net

Politik

Ridwan Kamil: Desain Ibu Kota Baru Boros Lahan

SELASA, 27 AGUSTUS 2019 | 06:12 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai desain ibu kota baru yang telah dirilis pemerintah pusat banyak kekurangan.

Kendati demikian, Gubernur yang dulunya berprofesi sebagai arsitek itu tetap mendukung rencana pemerintah pusat tersebut.

"Kalau sudah jadi pertimbangan pemerintah pusat, DPR, saya kira kita dukung. Cuma, sebagai arsitek, saya melihat desain dan asumsi kota baru banyak hal-hal kurang tepat," ucap Emil, dikutip dari RMOLJabar, Selasa (27/8).


Salah satu yang disoroti Emil adalah efesiensi penggunaan lahannya. Menurut pandangannya, lahan 200.000 hektare yang disiapkan pemerintah pusat untuk ditempati 1,5 juta penduduk terlalu luas.

"Menurut saya boros lahannya," ujarnya.

Berdasarkan perhitungannya, dengan jumlah penduduk sebanyak itu, lahan yang disediakan idealnya cukup 35.000 hektare saja. Sehingga, selain bakal ramai, juga tidak menimbulkan pemborosan dalam penyiapan infrastruktur penunjangnya.

"Jadi, kalau 1,5 juta penduduk, tanahnya cukup 35.000 (hektare). Akan dihuni 1,5 juta penduduk, tapi lahannya 200.000 hektare, kebayang borosnya aspal, kabel, infrastruktur, hanya untuk mengakomodir penduduk itu," jelasnya.

Emil menambahkan, banyak negara di dunia yang mengalami kesalahan dalam merancang ibu kota barunya, seperti Brazil dan Myanmar karena lahan yang disiapkan terlalu luas dan tak sebanding dengan jumlah penduduknya.

"Brazil sampai sekarang tanahnya terlalu luas, masyarakat tidak betah, dan lain-lain. Myanmar juga sama, sepi," tuturnya.

Emil menambahkan, sebaiknya pemerintah yang dipimpin Jokowi meniru cara Amerika Serikat membangun Washington DC sebagai Ibu Kota baru mereka.

"Kalau mau contoh baik, tirulah Washington DC. Cukup dengan 17.000 (hektare) lahan untuk 700.000 orang. Kotanya padat, bisa jalan kaki nyaman. Jangan mengulangi kesalahan, segala harus lahan luas," pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Trump Tunjuk Katie Zacharia Jadi Sekretaris Pers Gedung Putih

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:27

Saat Outing Kantor Bergeser Jadi Strategi Korporat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:09

Harga Emas Meroket di Akhir Pekan Jadi Semahal Ini

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:57

FORU Anjlok 11,39 Persen, Transaksi Tembus Rp253 Miliar saat IHSG Rebound

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:44

Komisi V DPR Wanti-wanti Tiga Kementerian Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Ojol

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:30

Harga Logam Dunia Bangkit Usai Aksi Borong di Level Rendah

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:01

Tiga Anggota OPM Meninggal Dunia Usai Kontak Tembak di Maybrat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:46

Teguh Santosa: Pepera 1969 Sejalan dengan Prinsip Self Determination

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:31

Kapolri Pimpin Sertijab di Mabes Polri, Komjen Asep Resmi Jadi Irwasum

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:17

Wall Street Tutup Pekan Kedua di Zona Hijau

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya