Berita

Ridwan Kamil/Net

Politik

Ridwan Kamil: Desain Ibu Kota Baru Boros Lahan

SELASA, 27 AGUSTUS 2019 | 06:12 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai desain ibu kota baru yang telah dirilis pemerintah pusat banyak kekurangan.

Kendati demikian, Gubernur yang dulunya berprofesi sebagai arsitek itu tetap mendukung rencana pemerintah pusat tersebut.

"Kalau sudah jadi pertimbangan pemerintah pusat, DPR, saya kira kita dukung. Cuma, sebagai arsitek, saya melihat desain dan asumsi kota baru banyak hal-hal kurang tepat," ucap Emil, dikutip dari RMOLJabar, Selasa (27/8).


Salah satu yang disoroti Emil adalah efesiensi penggunaan lahannya. Menurut pandangannya, lahan 200.000 hektare yang disiapkan pemerintah pusat untuk ditempati 1,5 juta penduduk terlalu luas.

"Menurut saya boros lahannya," ujarnya.

Berdasarkan perhitungannya, dengan jumlah penduduk sebanyak itu, lahan yang disediakan idealnya cukup 35.000 hektare saja. Sehingga, selain bakal ramai, juga tidak menimbulkan pemborosan dalam penyiapan infrastruktur penunjangnya.

"Jadi, kalau 1,5 juta penduduk, tanahnya cukup 35.000 (hektare). Akan dihuni 1,5 juta penduduk, tapi lahannya 200.000 hektare, kebayang borosnya aspal, kabel, infrastruktur, hanya untuk mengakomodir penduduk itu," jelasnya.

Emil menambahkan, banyak negara di dunia yang mengalami kesalahan dalam merancang ibu kota barunya, seperti Brazil dan Myanmar karena lahan yang disiapkan terlalu luas dan tak sebanding dengan jumlah penduduknya.

"Brazil sampai sekarang tanahnya terlalu luas, masyarakat tidak betah, dan lain-lain. Myanmar juga sama, sepi," tuturnya.

Emil menambahkan, sebaiknya pemerintah yang dipimpin Jokowi meniru cara Amerika Serikat membangun Washington DC sebagai Ibu Kota baru mereka.

"Kalau mau contoh baik, tirulah Washington DC. Cukup dengan 17.000 (hektare) lahan untuk 700.000 orang. Kotanya padat, bisa jalan kaki nyaman. Jangan mengulangi kesalahan, segala harus lahan luas," pungkasnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya