Jokowi saat pidato di sidang tahunan/Net
Pemindahan ibukota yang direncanakan Presiden Joko Widodo dianggap sebagai cara untuk memuluskan kepentingan politik bahkan dianggap sebagai oligarki ekonomi.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPES), Ubedilah Badrun. Menurutnya, banyak persoalan yang belum diselesaikan pemerintah berkaitan dengan rencana pemindahan ibukota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Persoalan itu ialah belum adanya data riset yang dilakukan pemerintah terkait rencana pemindahan ibukota. Padahal, data riset tersebut sangat diperlukan untuk melihat baik buruknya pemindahan ibukota.
"Perpindahan ibukota itu harus berbasis pada data riset. Jadi kalau data riset tidak digunakan di dalam pemindahan Ibukota menurut saya ya seperti berjalan tanpa arah. Problemnya adalah belum ada data riset yang utuh soal pemindahan ibukota," ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL di Kantor CESPES, Matraman, Jakarta Timur, Senin (26/8).
Dari segi ekonomi kata Ubedilah, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Kalimantan Timur lebih kecil dibanding Pula Jawa. Sehingga, alasan untuk meningkatkan PDB di Kalimantan tidak tepat jika solusinya memindahkan ibukota.
"Kontribusi PDB secara nasional itu kan terbesar dari Pulau Jawa hampir 58 persen dan Kalimantan memang termasuk yang kecil jauh dari Pulau Jawa. Tapi kalau solusinya ibukota menurut saya itu solusi yang keliru, karena itu tidak sistemik untuk membangun, meningkatkan angka PDB daerah itu tidak sistemik," jelasnya.
Dengan demikian, jika pemerintah memaksakan untuk memindahkan ibukota, maka pemerintah akan dianggap lebih mengutamakan kepentingan politik dibanding kepentingan rakyat Indonesia yang kini mengalami krisis ekonomi.
"Jika tetap ngotot pindahin Ibukota tanpa ada data riset itu artinya ada kepentingan politik, pragmatis, oligarki ekonomi itu memungkinkan ditafsir seperti itu. Karena itu justru bisa berbahaya buat pemerintahan itu sendiri," tegasnya.
