Berita

Dr. Rizal Ramli (tiga dari kiri)/RMOL

Politik

Rizal Ramli: Gejolak Papua Introspeksi Buat Pemerintah Agar Berlaku Adil

SENIN, 26 AGUSTUS 2019 | 16:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ekonomi senior Dr. Rizal Ramli mengatakan, gejolak Papua yang kembali terjadi bisa saja akibat ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat di bumi Cendrawasih tersebut. Untuk itu pemerintah harus introspeksi.

Demikian disampaikan Menko Prekonomian era Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini saat diskusi "Ngobrol Bareng tentang Papua" di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8).

Rizal mengungkapkan, masa kepemimpinan Presiden Gus Dur masyarakat Papua selalu dianggap seperti keluarga sendiri. Saat ada dorongan Papua ingin keluar dari NKRI, pemerintah harus berintrospeksi.


"Saya seperti halnya Gus Dur, kalau ada teman-teman dari Papua, bilang pengen merdeka, saya anggap teman-teman ini saudara sendiri, keluarga sendiri," ucapnya.

"Kalau ada anak-anak kita mau keluar rumah, enggak mau di sini lagi, masa mau kita usir, masa mau kita bilang 'silakan'. Justru kita pakai alat untuk intropeksi. Saya sebagai orang tua sudah benar belum, sudah adil belum, saya perhatikan anak-anak saya sama atau enggak," tutur Rizal menambahkan.

Jelas RR sapaan akrabnya, begitulah pendekatan Gus Dur. Gus Dur tidak pernah mempermasalahkan ucapan masyarakat Papua yang ingin merdeka dan keluar dari Republik Indonesia, namun selalu menjadikannya introspeksi serta merangkul masyarakat Papua.

"Itu ungkapan dari rasa ketidakadilan. Itulah kenapa Gus Dur enggak ada masalah ngomong kayak begitu, saya rangkul. Kalau salah kita benarin," ujar RR.

Dia menghimbau kepada pemerintah tidak mengedepankan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan diskriminasi dan rasial yang berhujung kerusuhan di Papua.

"Saudara-saudara di Papua, kita adalah saudara kita. Kalau ada kelemahan pemerintah pusat, ngaku, minta maaf, kita perbaiki. Jangan sampai menggunakan kekerasan, kecuali gerakan bersenjata. Kami minta aparat kita jangan menggunakan kekerasan terhadap rakyat," demikian RR.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya