Berita

Dr. Rizal Ramli (tiga dari kiri)/RMOL

Politik

Rizal Ramli: Gejolak Papua Introspeksi Buat Pemerintah Agar Berlaku Adil

SENIN, 26 AGUSTUS 2019 | 16:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ekonomi senior Dr. Rizal Ramli mengatakan, gejolak Papua yang kembali terjadi bisa saja akibat ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat di bumi Cendrawasih tersebut. Untuk itu pemerintah harus introspeksi.

Demikian disampaikan Menko Prekonomian era Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini saat diskusi "Ngobrol Bareng tentang Papua" di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8).

Rizal mengungkapkan, masa kepemimpinan Presiden Gus Dur masyarakat Papua selalu dianggap seperti keluarga sendiri. Saat ada dorongan Papua ingin keluar dari NKRI, pemerintah harus berintrospeksi.


"Saya seperti halnya Gus Dur, kalau ada teman-teman dari Papua, bilang pengen merdeka, saya anggap teman-teman ini saudara sendiri, keluarga sendiri," ucapnya.

"Kalau ada anak-anak kita mau keluar rumah, enggak mau di sini lagi, masa mau kita usir, masa mau kita bilang 'silakan'. Justru kita pakai alat untuk intropeksi. Saya sebagai orang tua sudah benar belum, sudah adil belum, saya perhatikan anak-anak saya sama atau enggak," tutur Rizal menambahkan.

Jelas RR sapaan akrabnya, begitulah pendekatan Gus Dur. Gus Dur tidak pernah mempermasalahkan ucapan masyarakat Papua yang ingin merdeka dan keluar dari Republik Indonesia, namun selalu menjadikannya introspeksi serta merangkul masyarakat Papua.

"Itu ungkapan dari rasa ketidakadilan. Itulah kenapa Gus Dur enggak ada masalah ngomong kayak begitu, saya rangkul. Kalau salah kita benarin," ujar RR.

Dia menghimbau kepada pemerintah tidak mengedepankan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan diskriminasi dan rasial yang berhujung kerusuhan di Papua.

"Saudara-saudara di Papua, kita adalah saudara kita. Kalau ada kelemahan pemerintah pusat, ngaku, minta maaf, kita perbaiki. Jangan sampai menggunakan kekerasan, kecuali gerakan bersenjata. Kami minta aparat kita jangan menggunakan kekerasan terhadap rakyat," demikian RR.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya