Berita

Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo/RMOL

Politik

Wadah Pegawai: Jangan Sampai KPK Dipimpin Orang Yang Reputasinya Jelek!

SENIN, 26 AGUSTUS 2019 | 15:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Adanya protes masyarakat terhadap panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) disinyalir karena minimnya transparansi dan objektivitas dalam menjaring Capim.

Apalagi, Pansel belakangan meloloskan beberapa orang yang diduga memiliki catatan buruk dan bermasalah.

Begitu kata Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/8).


"Kenapa terjadi protes? Karena masyarakat menginginkan pemberantasan korupsi KPK tidak ada halangan. Yang terpenting adalah pimpinan KPK punya integritas tinggi, reputasi yang baik, serta rekam jejak yang jelas," tegas Yudi.

Dalam hal ini, ia meminta kepada Presiden untuk mengambil sikap tegas atas kegaduhan yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, KPK harus tetap independen dan diisi orang-orang yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik.

Ia juga mengingatkan bahwa hasil seleksi calon pimpinan merupakan tanggung jawab Presiden Jokowi.

"Kalau kembali ke UU KPK, Pansel tugasnya untuk memberikan masukan pada presiden mengenai 10 nama yang akan disampaikan ke DPR yang kemudian akan dipilih oleh, DPR khususnya Komisi III," tutur Yudi.

Presiden juga diminta untuk menerima aspirasi masyarakat untuk tidak meloloskan nama-nama yang teridentifikasi memiliki catatan kelam.

"Oleh Karena itu, seluruh masyarakat Indonesia yang antikorupsi, mari kita kembali suarakan, jangan sampai KPK dipimpin oleh orang yang memiliki reputasi yang kurang baik," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya