Dana otonomi khusus (otsus) yang dialokasikan pemerintah pusat kepada Papua tidak kecil. Angkanya mencapai Rp 62 triliun.
Namun demikian, tokoh nasional DR Rizal Ramli menyayangkan alokasi dana tersebut tidak berbanding lurus dengan taraf kehidupan masyarakat.
“Di kampung-kampung, di gunung-gunung makan saja susah, sekolah, apalagi kesehatan. Uang itu dikorup baik pejabat pusat maupun sebagian pejabat daerah," ucapnya dalam acara “Ngobrol Terbuka Tentang Papua†di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8).
Menurutnya, ada yang salah dengan sistem pemberian dana tersebut. Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengaku pernah mengusulkan agar sistem dana otsus dibuat seperti di Alaska.
Alaska merupakan wilayah penghasil besar bagi AS karena kandungan minyak bumi, sama seperti Papua yang menjadi penghasil emas.
Padahal, Rizal mengaku telah mengusulkan untuk mengubah sistem seperti sistem di Alaska. Di Alaska, rakyat diberikan kartu ATM dan mendapatkan dana setiap bulan langsung dari pemerintah pusat.
"Alaska itu penduduk aslinya India, ternyata banyak gas, banyak minyak bumi. Akhirnya setiap penduduk Alaska diberikan ATM saja, setiap bukan langsung ditransfer subsidinya oleh pemerintahan Alaska," urai pria yang akrab disapa RR itu.
Mantan Menko Kemaritiman ini bahkan telah memiliki hitungan sendiri. Dana otsus senilai Rp 62 triliun per tahun, jika dibagi kepada warga Papua sebanyak 3,5 juta, setiap orang bisa diberi Rp 2,5 juta. Sisanya untuk pembangunan yang lebih transparan dan
accountable.
"Tapi rakyatnya nggak dapat apa-apa. Saya betul-betul nggak terima dan marah. Ini sumber ketidakadilan luar biasa," tegasnya.
"Itu lebih bagus kita kasih ATM saudara-saudara kita di situ (Papua), tiap bulan terima subsidi berapa juta, sehingga mereka bisa hidup lebih baik," demikian Rizal Ramli.
