Berita

Ruzal Ramli/Net

Politik

Andai Saran Rizal Ramli Diikuti, Rakyat Papua Bisa Lebih Sejahtera

SENIN, 26 AGUSTUS 2019 | 14:42 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dana otonomi khusus (otsus) yang dialokasikan pemerintah pusat kepada Papua tidak kecil. Angkanya mencapai Rp 62 triliun.

Namun demikian, tokoh nasional DR Rizal Ramli menyayangkan alokasi dana tersebut tidak berbanding lurus dengan taraf kehidupan masyarakat.

“Di kampung-kampung, di gunung-gunung makan saja susah, sekolah, apalagi kesehatan. Uang itu dikorup baik pejabat pusat maupun sebagian pejabat daerah," ucapnya dalam acara “Ngobrol Terbuka Tentang Papua” di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8).


Menurutnya, ada yang salah dengan sistem pemberian dana tersebut. Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengaku pernah mengusulkan agar sistem dana otsus dibuat seperti di Alaska.

Alaska merupakan wilayah penghasil besar bagi AS karena kandungan minyak bumi, sama seperti Papua yang menjadi penghasil emas.

Padahal, Rizal mengaku telah mengusulkan untuk mengubah sistem seperti sistem di Alaska. Di Alaska, rakyat diberikan kartu ATM dan mendapatkan dana setiap bulan langsung dari pemerintah pusat.

"Alaska itu penduduk aslinya India, ternyata banyak gas, banyak minyak bumi. Akhirnya setiap penduduk Alaska diberikan ATM saja, setiap bukan langsung ditransfer subsidinya oleh pemerintahan Alaska," urai pria yang akrab disapa RR itu.

Mantan Menko Kemaritiman ini bahkan telah memiliki hitungan sendiri. Dana otsus senilai Rp 62 triliun per tahun, jika dibagi kepada warga Papua sebanyak 3,5 juta, setiap orang bisa diberi Rp 2,5 juta. Sisanya untuk pembangunan yang lebih transparan dan accountable.

"Tapi rakyatnya nggak dapat apa-apa. Saya betul-betul nggak terima dan marah. Ini sumber ketidakadilan luar biasa," tegasnya.

"Itu lebih bagus kita kasih ATM saudara-saudara kita di situ (Papua), tiap bulan terima subsidi berapa juta, sehingga mereka bisa hidup lebih baik," demikian Rizal Ramli.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Tak Sekadar Acara Formal. Mubes BMK 1957 Hadirkan City Tour di Semarang

Senin, 03 Agustus 2026 | 12:23

BPS Catat Inflasi 2,88 Persen pada Juli 2026, Ini Biang Keroknya

Senin, 03 Agustus 2026 | 12:22

Fahira Idris Desak Pemprov DKI Perkuat Antisipasi Puncak Kemarau

Senin, 03 Agustus 2026 | 12:09

Usulan RUU LGSP MUI Jadi Ujian Keseriusan DPR dan Pemerintah

Senin, 03 Agustus 2026 | 12:06

Provokasi Bangkrut dari ‘De Volkskrant’

Senin, 03 Agustus 2026 | 12:02

Dewas Soroti Ratusan Pemberitahuan Pro Justitia KPK Terlambat Disampaikan

Senin, 03 Agustus 2026 | 11:58

Ponpes Tambakberas Libatkan Santri Jadi Relawan Muktamar NU

Senin, 03 Agustus 2026 | 11:49

Prabowo Akan Terima Kunjungan PM Thailand di Istana Merdeka Sore Ini

Senin, 03 Agustus 2026 | 11:46

Indonesia Catat Deflasi 0,14 Persen di Juli 2026, Dipicu Harga Pangan

Senin, 03 Agustus 2026 | 11:45

Tiga Masalah Utama Pemicu Turunnya Kepuasan terhadap Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 11:21

Selengkapnya