Berita

Ruzal Ramli/Net

Politik

Andai Saran Rizal Ramli Diikuti, Rakyat Papua Bisa Lebih Sejahtera

SENIN, 26 AGUSTUS 2019 | 14:42 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dana otonomi khusus (otsus) yang dialokasikan pemerintah pusat kepada Papua tidak kecil. Angkanya mencapai Rp 62 triliun.

Namun demikian, tokoh nasional DR Rizal Ramli menyayangkan alokasi dana tersebut tidak berbanding lurus dengan taraf kehidupan masyarakat.

“Di kampung-kampung, di gunung-gunung makan saja susah, sekolah, apalagi kesehatan. Uang itu dikorup baik pejabat pusat maupun sebagian pejabat daerah," ucapnya dalam acara “Ngobrol Terbuka Tentang Papua” di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8).


Menurutnya, ada yang salah dengan sistem pemberian dana tersebut. Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengaku pernah mengusulkan agar sistem dana otsus dibuat seperti di Alaska.

Alaska merupakan wilayah penghasil besar bagi AS karena kandungan minyak bumi, sama seperti Papua yang menjadi penghasil emas.

Padahal, Rizal mengaku telah mengusulkan untuk mengubah sistem seperti sistem di Alaska. Di Alaska, rakyat diberikan kartu ATM dan mendapatkan dana setiap bulan langsung dari pemerintah pusat.

"Alaska itu penduduk aslinya India, ternyata banyak gas, banyak minyak bumi. Akhirnya setiap penduduk Alaska diberikan ATM saja, setiap bukan langsung ditransfer subsidinya oleh pemerintahan Alaska," urai pria yang akrab disapa RR itu.

Mantan Menko Kemaritiman ini bahkan telah memiliki hitungan sendiri. Dana otsus senilai Rp 62 triliun per tahun, jika dibagi kepada warga Papua sebanyak 3,5 juta, setiap orang bisa diberi Rp 2,5 juta. Sisanya untuk pembangunan yang lebih transparan dan accountable.

"Tapi rakyatnya nggak dapat apa-apa. Saya betul-betul nggak terima dan marah. Ini sumber ketidakadilan luar biasa," tegasnya.

"Itu lebih bagus kita kasih ATM saudara-saudara kita di situ (Papua), tiap bulan terima subsidi berapa juta, sehingga mereka bisa hidup lebih baik," demikian Rizal Ramli.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya