Berita

Gde Siriana/Net

Politik

Pindah Ibukota Bukan Jawaban Tepat

SENIN, 26 AGUSTUS 2019 | 14:23 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan lokasi untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta. Lokasi yang dipilih adalah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Namun demikian, alasan pemindahan ibukota dikritisi oleh Direktur Eksekutif Government and Political Studies (GPS), Gde Siriana.

Menurutnya, Apa yg disampaikan Jokowi soal pemindahan ibukota ke Kalimantan seperti obat sakti untuk segala penyakit.


“Kepadatan penduduk, polusi udara, macet, ketimpangan ekonomi dijawab dengan satu keputusan pindahkan ibukota,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (26/8).

Padahal, sambungnya, pemindahan ibukota bukan jawaban yang tepat. Seperti kepadatan penduduk Jawa dapat dijawab dengan transmigrasi seperti dulu sukses di era Orde Baru.

Ketimpangan ekonomi juga dapat dilakukan dengan relokasi industri-industri ke luar Jawa, sehingga ekonomi berkembang di luar Jawa.

“Masalahnya selama ini pemerintah tidak melakukan relokasi industri ke luar Jawa, sehingga konsentrasi manusia hanya di Jawa,” terang Siriana.

Sementara mengenai masalah polusi udara dan banjir yang menghimpit di Jakarta bisa dilakukan solusi dengan memindahkan pusat administrasi pemerintahan ke luar Jakarta. Daerah yang dipilih harus berjarak radius 25 30 km dari Jakarta, seperti Tangerang, Bogor, dan Bekasi.

“Sehingga koordinasi antar kementerian bisa terkonsentrasi satu wilayah, tetapi hubungan pemerintah dengan DPR dan pusat bisnis di Jakarta tidak jauh. Biaya jauh lebih murah,” jelasnya.

Jika sekarang ada alasan karena hanya sedikit pakai APBN, mengapa kemampuan untuk kumpulkan dana swasta ini tidak dipakai untuk bangun industri-industri yang sedang rapuh. Sehingga bisa membantu pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

“Ini lebih prioritas,” sambungnya.

Sekali lagi sebagai contoh, Malaysia bangun Putrajaya untuk efisiensi dan efektivitas kerja & koordinasi kementerian. Tetapi tidak pindah ibukota.

“Kualalumpur tetap sebagai ibukota dan pusat bisnis. Putrajaya yang hanya berjarak 25 km tetap digunakan sebagai akses bandara KLIA. Hemat dan efektif,” terangnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Program Belanja Dikebut, Pemerintah Kejar Transaksi Rp110 Triliun

Sabtu, 27 Desember 2025 | 08:07

OJK Ingatkan Risiko Tinggi di Asuransi Kredit

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:48

Australia Dukung Serangan Udara AS terhadap ISIS di Nigeria

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:32

Libur Natal Pangkas Hari Perdagangan, Nilai Transaksi BEI Turun Tajam

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:17

Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:03

Barzakh itu Indah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:38

Wagub Babel Hellyana seperti Sendirian

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:21

Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:13

Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:06

Komdigi Ajak Warga Perkuat Literasi Data Pribadi

Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:47

Selengkapnya