Berita

Gde Siriana/Net

Politik

Pindah Ibukota Bukan Jawaban Tepat

SENIN, 26 AGUSTUS 2019 | 14:23 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan lokasi untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta. Lokasi yang dipilih adalah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Namun demikian, alasan pemindahan ibukota dikritisi oleh Direktur Eksekutif Government and Political Studies (GPS), Gde Siriana.

Menurutnya, Apa yg disampaikan Jokowi soal pemindahan ibukota ke Kalimantan seperti obat sakti untuk segala penyakit.


“Kepadatan penduduk, polusi udara, macet, ketimpangan ekonomi dijawab dengan satu keputusan pindahkan ibukota,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (26/8).

Padahal, sambungnya, pemindahan ibukota bukan jawaban yang tepat. Seperti kepadatan penduduk Jawa dapat dijawab dengan transmigrasi seperti dulu sukses di era Orde Baru.

Ketimpangan ekonomi juga dapat dilakukan dengan relokasi industri-industri ke luar Jawa, sehingga ekonomi berkembang di luar Jawa.

“Masalahnya selama ini pemerintah tidak melakukan relokasi industri ke luar Jawa, sehingga konsentrasi manusia hanya di Jawa,” terang Siriana.

Sementara mengenai masalah polusi udara dan banjir yang menghimpit di Jakarta bisa dilakukan solusi dengan memindahkan pusat administrasi pemerintahan ke luar Jakarta. Daerah yang dipilih harus berjarak radius 25 30 km dari Jakarta, seperti Tangerang, Bogor, dan Bekasi.

“Sehingga koordinasi antar kementerian bisa terkonsentrasi satu wilayah, tetapi hubungan pemerintah dengan DPR dan pusat bisnis di Jakarta tidak jauh. Biaya jauh lebih murah,” jelasnya.

Jika sekarang ada alasan karena hanya sedikit pakai APBN, mengapa kemampuan untuk kumpulkan dana swasta ini tidak dipakai untuk bangun industri-industri yang sedang rapuh. Sehingga bisa membantu pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

“Ini lebih prioritas,” sambungnya.

Sekali lagi sebagai contoh, Malaysia bangun Putrajaya untuk efisiensi dan efektivitas kerja & koordinasi kementerian. Tetapi tidak pindah ibukota.

“Kualalumpur tetap sebagai ibukota dan pusat bisnis. Putrajaya yang hanya berjarak 25 km tetap digunakan sebagai akses bandara KLIA. Hemat dan efektif,” terangnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya