Berita

Gde Siriana/Net

Politik

Pindah Ibukota Bukan Jawaban Tepat

SENIN, 26 AGUSTUS 2019 | 14:23 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan lokasi untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta. Lokasi yang dipilih adalah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Namun demikian, alasan pemindahan ibukota dikritisi oleh Direktur Eksekutif Government and Political Studies (GPS), Gde Siriana.

Menurutnya, Apa yg disampaikan Jokowi soal pemindahan ibukota ke Kalimantan seperti obat sakti untuk segala penyakit.


“Kepadatan penduduk, polusi udara, macet, ketimpangan ekonomi dijawab dengan satu keputusan pindahkan ibukota,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (26/8).

Padahal, sambungnya, pemindahan ibukota bukan jawaban yang tepat. Seperti kepadatan penduduk Jawa dapat dijawab dengan transmigrasi seperti dulu sukses di era Orde Baru.

Ketimpangan ekonomi juga dapat dilakukan dengan relokasi industri-industri ke luar Jawa, sehingga ekonomi berkembang di luar Jawa.

“Masalahnya selama ini pemerintah tidak melakukan relokasi industri ke luar Jawa, sehingga konsentrasi manusia hanya di Jawa,” terang Siriana.

Sementara mengenai masalah polusi udara dan banjir yang menghimpit di Jakarta bisa dilakukan solusi dengan memindahkan pusat administrasi pemerintahan ke luar Jakarta. Daerah yang dipilih harus berjarak radius 25 30 km dari Jakarta, seperti Tangerang, Bogor, dan Bekasi.

“Sehingga koordinasi antar kementerian bisa terkonsentrasi satu wilayah, tetapi hubungan pemerintah dengan DPR dan pusat bisnis di Jakarta tidak jauh. Biaya jauh lebih murah,” jelasnya.

Jika sekarang ada alasan karena hanya sedikit pakai APBN, mengapa kemampuan untuk kumpulkan dana swasta ini tidak dipakai untuk bangun industri-industri yang sedang rapuh. Sehingga bisa membantu pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

“Ini lebih prioritas,” sambungnya.

Sekali lagi sebagai contoh, Malaysia bangun Putrajaya untuk efisiensi dan efektivitas kerja & koordinasi kementerian. Tetapi tidak pindah ibukota.

“Kualalumpur tetap sebagai ibukota dan pusat bisnis. Putrajaya yang hanya berjarak 25 km tetap digunakan sebagai akses bandara KLIA. Hemat dan efektif,” terangnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya