Pemerintahan Jokowi Dinilai Sengaja Pelihara Konflik Demi Keuntungan Tertentu

Presiden Jokowi Widodo dinilai gagal menyelesaikan konflik yang terjadi selama kepemimpinannya pada periode pertama. Bahkan di masa pemerintahannya, Jokowi terkesan melakukan pembiaran terhadap konflik yang ada.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro dalam acara diskusi yang bertajuk 'Indonesia dalam Pusaran Krisis Politik, Krisis Ekonomi dan Krisis Kepercayaan Pemerintahan Joko Widodo' di kawasan Menteng.

Menurut Gigih, Jokowi gagal mengelola keragaman dalam aspek politik, ekonomi, dan hukum. Ia seolah-olah memelihara konflik yang terjadi sejak 2014 hingga 2019 ini.

Gigih mencontohkan, pada 2014 muncul isu kebangkitan komunis dan isu radikalisme. Kemudian Pilgub DKI 2017 lalu juga masih muncul isu radikalisme. Ada pula dugaan pembiaran konflik di aksi 21-23 Mei tahun 2019 hingga konflik di Papua seperti yang saat ini terjadi.

"Dari situasi selama ini sebenarnya adalah dampak pemerintah hari ini tidak mampu mengelola kebhinekaan," ucap Gigih Guntoro, Minggu (25/8).

Dari rentetan konflik yang ada, lembaga yang mengklaim menggeluti kebangsaan dan kebijakan-kebijakan pemerintah ini memaknai bahwa ada pembiaran konflik demi kepentingan tertentu.

"Ada situasi yang dibangun oleh pemerintahan ini memang sengaja. Pemerintahan sengaja membiarkan atau sengaja memelihara satu konflik yang sangat krusial sehingga ada sesuatu yang diuntungkan," katanya.

"Ini adalah satu momentum lima tahunan, 2014 dan kemarin muncul lagi. Jadi ada situasi yang memang disengaja diperlihara, sengaja dikelola untuk kepentingan tertentu," pungkasnya.