Berita

PM Sudan Abdalla Hamdok/Net

Dunia

Ini Cara Jitu Ekonom Kawakan Pimpin Sudan Keluar Dari Keterpurukan Ekonomi

MINGGU, 25 AGUSTUS 2019 | 09:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sudan menghadapi masalah ekonomi yang buruk pasca kekacauan politik yang terjadi beberapa bulan terakhir, tepatnya setelah Presiden Omar al-Bashir lengser dari kekuasaan.

Untuk membenahinya, negara yang terletak di timur laut Afrika itu membutuhkan bantuan paling tidak 8 miliar dolar AS selama kurun waktu dua tahun ke depan.

Begitu kata Perdana Menteri Sudan yang baru dilantik pekan lalu, Abdalla Hamdok. Dia bertugas untuk memimpin pemerintahan transisi pasca tersingkirnya Bashir.


Ekonom kawakan itu mengatakan bahwa bantuan asing itu diperlukan Sudan untuk menutupi tagihan impor dan membantu membangun kembali ekonominya yang hancur.

Pemimpin berusia 61 tahun itu mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini, Sudan membutuhkan 2 miliar dolar AS cadangan asing yang mendesak. Bantuan itu diperlukan dalam tiga bulan ke depan untuk menghentikan penurunan mata uang.

Ekonom yang juga pernah bekerja untuk Komisi Ekonomi Amerika Serikat itu mengatakan bahwa dia telah memulai pembicaraan dengan IMF dan Bank Dunia untuk membahas restrukturisasi utang yang melumpuhkan Sudan. Dia juga telah mendekati negara-negara sahabat dan lembaga pendanaan tentang bantuan tersebut.

"Kami dalam komunikasi untuk mencapai ini," kata Hamdok dalam wawancara pertamanya dengan outlet media asing, Reuters akhir pekan ini (Sabtu, 24/8).

"Cadangan devisa di bank sentral lemah dan sangat rendah," sambungnya.

Untuk diketahui bahwa Bashir tersingkir dari kekuasaan setelah kemarahan publik yang meningkat atas kekurangan makanan, bahan bakar dan mata uang. Hal itu memicu demonstrasi massa yang berujung pada lengsernya Bashir dari kursi nomor satu Sudan.

Sebagai pemegang tokat komando saat ini, Hamdok mengatakan bahwa perubahan dalam masalah subsidi pemerintah untuk roti, bahan bakar, listrik dan obat-obatan hanya akan dilakukan setelah diskusi mendalam dengan masyarakat.

"Orang-oranglah yang akan membuat keputusan tentang masalah ini," katanya.

Dia juga mengatakan dia telah berbicara dengan Amerika Serikat untuk mengeluarkan Sudan dari daftar negara sponsor terorisme. Tujuannya adalah agar Sudan tidak lagi terisolasi dari sebagian besar sistem keuangan internasional.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ketua MPR Bicara Islam dan Kemajuan di Forum Mufti Dunia

Jumat, 12 Juni 2026 | 20:15

Cara Reaktivasi MyPertamina agar QR Code Aktif Lagi, Bisa Lewat Website dan Aplikasi

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:57

Dua Akses Stasiun MRT Dukuh Atas Ditutup Imbas Demo

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:54

Sinopsis Backrooms, Film Horor Adaptasi Serial YouTube yang Pecahkan Rekor Box Office

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:44

Demonstran Depan UOB

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:39

Palsukan Tanda Tangan, Bendahara BUMDes Diduga Korupsi Rp1,6 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:35

KPK Didesak Naikkan Status Pejabat DJBC Ahmad Dedi ke Penyidikan

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:32

BRI Gelontorkan Dana Rp500 Miliar untuk Buyback Saham

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:14

Jadwal Lengkap Fase Grup Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:13

PDIP Diminta Tertibkan Kader Diduga Terlibat Program MBG

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:47

Selengkapnya