Berita

Ekonom senior Dr. Rizal Ramli/RMOL

Politik

Rizal Ramli: Masak Sih Soal BPJS Saja Minta Bantuan China

SABTU, 24 AGUSTUS 2019 | 12:38 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ekonom senior Dr. Rizal Ramli masih ragu soal kabar perusahaan asal China akan membantu BPJS Kesehatan yang mengalami defisit keuangan.

"Masak sih soal BPJS saja minta bantuan China?" kata Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini di akun Twitter @RamliRizal, Sabtu (24/8).

Dia khawatir, kalau ini sempat terjadi, maka data kesehatan rakyat Indonesia akan dikuasai pihak luar negeri.


"Segitu tidak kreatifnya atau ada 'udang di balik batu'. Ntar semua data-data kesehatan rakyat Indonesia ada di Beijing. Kayaknya ada yang pantas dapat gelar 'Dubes Kehormatan Tiongkok di Indonesia' deh," ujar RR.

Pernyataan Rizal Ramli ini menanggapi unggahan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu.

"Bagi Pak Menkomaritim, sepertinya setiap masalah yang dihadapi bangsa solusinya hanya satu yaitu minta "bantuan" dari China. Kereta Api cepat, listrik, Garuda, BPJS, tenaga kerja dan lain-lain semua dimintakan "bantuan" dari China oleh beliau. Sudah nyerah sehingga semua minta ke China?" sebut dia pada @msaid_didu.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, perusahaan asuransi asal China, Ping An menawarkan bantuan ke BPJS Kesehatan menghadapi masalah defisit keuangan.

"Presiden minta kalau BPJS mungkin perlu lakukan perbaikan sistem mereka. Jadi kemarin itu, Ping An tawarkan, mungkin mereka bantu evaluasi sistem IT-nya," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat kemarin (23/8).

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya