Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu/RMOL
Pernyataan Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu akan melakukan penyerangan balik terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang menewaskan Briptu Hedar menjadi salah satu pemicu kerusuhan di tanah Papua beberapa hari lalu.
Begitu disampaikan pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi. Menurutnya, pemerintah tidak boleh mengeluarkan narasi-narasi yang bersifat provokatif, karena hal itu akan berdampak semakin memperburuk situasi di Papua.
"Iya (pernyataan serangan balik) saya kira itu bisa dikatakan memicu, salah satu hal yang memicu. Respons itu kan enggak benar," ucap Khairul Fahmi kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/8).
Bahkan kata dia, narasi yang disampaikan Menhan saat mengisi kuliah umum di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Selasa lalu (13/8), menjadi salah pemicu lantaran jaraknya yang tidak jauh dengan kerusuhan di Papua beberapa hari kemarin.
"Dan itu kan memang enggak jauh (jarak pernyataan dengan kerusuhan di Papua) dan saya kira itu layak dikatakan sebagai salah satu pemicu. Terlepas dari kemudian ada yang menumpangi itu soal lain," ungkapnya.
Padahal, Khairul telah mengingatkan bahwa kejadian di Papua tidak bisa direspons dengan cara-cara atau narasi-narasi yang bersifat provokatif.
"Sejak awal saya mengingatkan bahwa Papua ini tidak bisa direspons dengan cara seperti itu dengan bahasa serang balik. Ini kan bukan daerah operasi militer bukan perang. Itu narasi yang enggak menyejukkan," terangnya.
Khairul sebelumnya telah merespons pernyataan Menhan Rymanizard untuk melakukan penyerangan balik terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang menewaskan Briptu Hedar merupakan hal yang berbahaya.
"Serangan balik bukan sekedar serangan balik dalam artian ini seakan-akan sebuah aksi balas dendam. Enggak, jangan sampai itu dikesankan seperti itu ya. Ini yang perlu saya tekankan juga supaya berhati-hati juga bicara, Pak Menhan, bukan sekedar serangan balik tapi ini sebuah upaya penegakkan hukum ya upaya menindak tegas pelaku-pelaku pembunuhan," kata Khairul Fahmi kepada redaksi, Selasa lalu (13/8).
