Mobil Baru Menteri Bentuk Inkonsistensi Semangat Efisiensi Jokowi

Pembelian mobil dinas baru untuk menteri dinilai kurang tepat. Sebab, gelontoran dana Rp 147 miliar itu dikeluarkan saat kondisi keuangan negara tengah defisit.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menilai penggantian mobil merupakan hal yang lumrah dilakukan. Hanya saja, waktu penggantian tersebut tidak tepat dilakukan saat ini.

Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani kerap mengatakan bahwa negara tengah mengalami defisit di beberapa pos. Tapi secara mengejutkan, di tengah defisit itu ada alokasi untuk belanja mobil dinas yang angkanya tidak kecil.

“Ini inkonsistensi dari semangat efisiensi yang sering presiden sampaikan,” ungkap Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/8).

Dedi menyarankan agar Presiden Joko Widodo peka terhadap politik anggaran, di mana kebutuhan prioritas benar-benar dapat menjangkau publik secara luas.

“Kita tidak pernah fokus pada apa yang seharusnya menjadi kekuataan kita, karena lebih sering menganggarkan secara berlebih pada hal yang tidak prioritas,” tutupnya.

Dari laman Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Kamis (22/8), pemerintah telah menyelesaikan proses Pengadaan Kendaraan Menteri Negara/Pejabat Setingkat Menteri. Pengadaan dibuka sejak 19 Maret 2019 dan kini lelang tender tersebut telah dimenangkan oleh PT Astra International.