Berita

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto/RMOL

Politik

Soal Kebakaran Hutan, Wiranto: Pemda Jangan Hanya Tergantung Pusat

RABU, 21 AGUSTUS 2019 | 22:49 WIB | LAPORAN:

Pemerintah Daerah (Pemda) seharusnya lebih berperan dalam menyikapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), bukan bergantung pada sikap pemerintah pusat.

Hal tersebut disinggung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto dalam jumpa pers Rakorsus Tingkat Menteri membahas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di kantor Kemenkopolhukam, Jalam Merdeka Barat, Rabu (21/8).

"Nah saudara sekalian Presiden sudah menyampaikan satu arahan bahwa ini tugas daerah. Jangan hanya tergantung kepada pusat tapi utamanya adalah tugas para Gubernur, Bupati, Wali Kota yang punya daerah rawan kebakaran itu lebih aktif lagi," tuturnya.


Wiranto juga menegaskan adanya langkah pencopotan jika Pemda tidak melakukan tugasnya dengan baik dalam mengatasi Karhutla.

"Kapolda pun sudah menyampaikan bahwa hati-hati kalau tidak bisa mengatasi ini akan dicopot. Ini saya ulangi lagi agar segera berkoordinasi mengaktifkan semua sumber daya yang ada di sana untuk menanggulangi api itu," tegasnya.

Wiranto juga menyayangkan sikap para penegak hukum yang kurang tegas dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oknum pembakar hutan liar.

"Kita ada laporan bahwa penegakan hukum kurang keras, kurang tegas untuk berantas pembakar-pembakar hutan yang liar itu," tandasnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Kalah di PN Jakpus, Penggugat PPP Subadri-Toni Dihukum Bayar Biaya Perkara

Senin, 03 Agustus 2026 | 22:10

Prabowo Terima Medali Kehormatan dari Angkatan Bersenjata Tailan

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:34

Buru Aset TPPU Febrie Adriansyah, Tim 9 Geledah Kantor Don Ritto hingga Rumah Nurman Herin

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:30

Prabowo dan PM Tailan Bidik Nilai Perdagangan Rp359 Triliun dalam Lima Tahun

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:20

Ini Enam Perkara yang Dihentikan KPK

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:10

Petingginya Diperiksa Kejati DKI, Peran AFPI Disorot

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:52

Indonesia-Tailan Sepakat Kembangkan TRM untuk Perangi Kejahatan Transnasional

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:49

Bawaslu Fokus Tingkatkan SDM Hadapi Tantangan Digital

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:38

Prabowo Kenang Masa Muda Bersama Raja Tailan Saat Sambut PM Anutin

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:30

Prabowo Dukung PPHN Jadi Pedoman Lintas Pemerintahan

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya