Berita

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto/RMOL

Politik

Soal Kebakaran Hutan, Wiranto: Pemda Jangan Hanya Tergantung Pusat

RABU, 21 AGUSTUS 2019 | 22:49 WIB | LAPORAN:

Pemerintah Daerah (Pemda) seharusnya lebih berperan dalam menyikapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), bukan bergantung pada sikap pemerintah pusat.

Hal tersebut disinggung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto dalam jumpa pers Rakorsus Tingkat Menteri membahas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di kantor Kemenkopolhukam, Jalam Merdeka Barat, Rabu (21/8).

"Nah saudara sekalian Presiden sudah menyampaikan satu arahan bahwa ini tugas daerah. Jangan hanya tergantung kepada pusat tapi utamanya adalah tugas para Gubernur, Bupati, Wali Kota yang punya daerah rawan kebakaran itu lebih aktif lagi," tuturnya.


Wiranto juga menegaskan adanya langkah pencopotan jika Pemda tidak melakukan tugasnya dengan baik dalam mengatasi Karhutla.

"Kapolda pun sudah menyampaikan bahwa hati-hati kalau tidak bisa mengatasi ini akan dicopot. Ini saya ulangi lagi agar segera berkoordinasi mengaktifkan semua sumber daya yang ada di sana untuk menanggulangi api itu," tegasnya.

Wiranto juga menyayangkan sikap para penegak hukum yang kurang tegas dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oknum pembakar hutan liar.

"Kita ada laporan bahwa penegakan hukum kurang keras, kurang tegas untuk berantas pembakar-pembakar hutan yang liar itu," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya