Gelombang ribuan massa memprotes tindakan rasisme di Surabaya terjadi di beberapa kota Papua. Pemicunya adalah pengepungan dan persekusi bernuansa rasisme yang menimpa mahasiswa asal Papua di Surabaya yang dilakukan aparat.
Aksi protes warga Papua itu memantik seluruh elemen menyampaikan kecaman terhadap tindakan rasisme oknum aparat di Surabaya. Selain itu, seruan perdamaian dan penegasan bahwa Warga Papua harus dihormati dan dijaga martabatnya mengalir dari banyak pihak.
Koordinator Gusdurian Alissa Wahid mengecam keras tindakan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua.
Putri sulung Gus Dur itu menjelaskan, masalah Papua mengandung unsur ketidak setaraan dan perlakukan ketidakadilan yang membuat rasa trauma kekerasan, sebabnya perbedaan latar belakang tradisi dan sejarah.
Untuk itu, melihat Papua, kata Alissa, harus dengan semangat mengembalikan trauma dan menjunjung keseteraan dan menegakkan keadilan bagi masyarakat Papua.
"Masyarakat Papua harus dihargai martabatnya sebagai sesama anak bangsa Indonesia yang mempunyai hak yang sama dan setara," demikian kata Alissa dalam keterangan tertulisnya Selasa (20/8).
Alissa mencontohkan sikap Gus Dur yang selalu mengedepankan dialog dan pelibatan tokoh non formal seperti kepala suku dan pemimpin agama dengan prinsip partisipatif, anti kekerasan dan adil.
"Langkah Gus Dur untuk mengembalikan nama Papua sebagai nama resmi dan kebolehan pengibaran bendera bintang kejora sebagai bendera kebanggaan dan identitas kultural masyarakat Papua bagian dari pendekatan tersebut. Teladan ini perlu dicontoh," tambah Alissa.
Dalam keterangan tertulisnya, Alissa juga meminta aparat untuk mengusut tuntas pelaku persekusi dan tindakan rasisme.
Selain meminta masyarakat tidak terprovokasi dan cinta damai, Alissa juga menekankan kepada aparat pemerintah untuk tidak menggunakan cara adu domba dalam menyelesaikan permasalahan dengan warga Papua.
"Meminta aparat kepolisian untuk bisa menghentikan segala bentuk tindakan persekusi yang bertentangan dengan hukum dan HAM, serta menegakkan hukum bagi yang melanggar termasuk mereka yang melakukan ujaran kebencian," demikian dalam keterangan tertulisnya.
