Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN, Rini Soemarno/Net
OTT KPK terhadap Direktur Keuangan Angkasa Pura II, Andra Y. Agussalam pada awal Agustus lalu menjadi tanda lemahnya sistem pengawasan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hal tersebut disampaikan peneliti Visi Integritas, Danang Widoyoko dalam acara 'Bersih-Bersih BUMN' di CIMB Niaga, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (20/8).
"Artinya kan proses pengawasannya tidak jalan. Saya tidak melihat komitmen yang sangat kuat untuk pemberantasan korupsi atau juga membuat BUMN lebih efisien," ungkapnya.
Mantan koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menuturkan, seharusnya Menteri BUMN, Rini Soemarno segera mencopot pegawainya yang tersangkut korupsi. Namun sejauh ini tak ada ketegasan yang diperlihatkan Rini.
"Yang tersangka saja prosesinya lama banget. Kalau menteri BUMN-nya tegas langsung di pecat ganti yang lain, orang banyak yang mau masuk direksi. (tapi) Saya enggak lihat ketegasan itu," tuturnya.
Padahal, kata dia lemahnya pengawasan dan ketegasan kementerian BUMN mau tidak mau akan berimbas pada penilaian publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara.
"Padahal belum tentu juga Presiden tahu dan mendapatkan manfaat itu kan. Kasus korupsi menjadi prioritas penting, harusnya jelas sikapnya, harus diberhentikan," tandasnya.
Tertangkapnya Andra menambah rentetan masalah dalam perusahaan-perusahaan BUMN, mulai dari rekayasa keuangan Garuda, minimnya laba bersih dari Krakatau Steel, PLN dengan pemadaman listrik beberapa waktu lalu, dan Pertamina terkait kebocoran minyak di Karawang, Jawa Barat.
Dalam kasus ini, Andra diduga menerima suap sebesar 96.700 dolar Singapura dari Taswin Nur, staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) terkait proyek pengadaan baggage handling system (BHS) di enam bandar udara yang dikerjakan oleh PT INTI.
