Soal Penambahan 10 Pimpinan MPR, PPP Sudah Ngobrol Dengan Gerindra

Koalisi Indonesia Kerja (KIK) melakukan kajian internal untuk usulan penambahan jumlah Pimpinan MPR periode 2019-2024 menjadi 10 orang.

Usulan penambahan itu diwacanakan oleh Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay.

Anggota Fraksi PPP, Arsul Sani menyebut kesimpulan pertama dari kajian internal KIK adalah partai politik yang tergabung sudah menyepakati untuk terbuka dengan opsi penambahan.

"Jadi KIK sepanjang hasil pertemuan kemarin itu mengatakan kita bicara dengan teman-teman yang ada di koalisi kira-kira aspirasinya seperti apa," ujar Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8).

PPP, kata Arsul, juga sudah membuka komunikasi dengan pihak diluar KIK. Salah satunya adalah pembahasan bersama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Bersama Gerindra itu terus terang saja sempat dibahas juga pada saat DPP PPP bertemu dengan Pak Prabowo itu," ungkapnya.

Untuk diketahui, dalam UU 2/2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) salah satu poin yang disepakati susunan dan mekanisme pemilihan pimpinan MPR masa keanggotaan MPR setelah hasil pemilihan umum tahun 2019 adalah: pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua.

Proses pemilihannya dari dan oleh seluruh anggota MPR, dalam satu paket yang bersifat tetap, dipilih secara musyawarah dan mufakat.