Presiden Sri Lanka, Maithripala Sirisena menunjuk seorang jenderal yang dituduh melakukan pelanggaran HAM berat dalam perang saudara di negara tersebut sebagai panglima militer baru.
Penunjukan itu dikecam sebagai langkah yang kemungkinan akan merusak upaya rekonsiliasi di Sri Lanka.
Dia adalah Mayor Jenderal Shavendra Silva. Dia ditunjuk pada Senin (19/8) untuk dipromosikan naik pangkat menjadi letnan jenderal.
Di masa lalu, dia bertanggung jawab atas divisi militer yang mengepung benteng terakhir pemberontak Macan Tamil di tahap akhir perang yang berakhir satu dekade lalu.
Divisi ke-58 Silva dituduh melanggar hukum hak asasi manusia internasional, termasuk menembaki sebuah rumah sakit. Silva kerap membantah tuduhan itu.
Penunjukan Silva menjadi sorotan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) Michelle Bachelet.
"Saya sangat terganggu dengan penunjukan Letnan Jenderal Shavendra Silva sebagai Komandan Angkatan Darat Sri Lanka, meskipun ada tuduhan serius atas pelanggaran berat hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter terhadap dia dan pasukannya selama perang," kata Bachelet mengatakan dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat
Al Jazeera.
PBB memperkirakan, sekitar 45.000 warga sipil etnis Tamil mungkin terbunuh dalam bulan-bulan terakhir perang tersebut.
Sementara itu, Proyek Kebenaran dan Keadilan Internasional, yakni sebuah kelompok yang mencari pertanggungjawaban atas pelanggaran masa perang, mengatakan bahwa pengangkatan Silva sangat merusak negara.
"Setelah begitu banyak pertumpahan darah orang-orang Sri Lanka perlu meminta pertanggungjawaban para pemimpin mereka untuk menghentikan siklus kekerasan yang berulang," kata direktur eksekutif organisasi itu, Yasmin Sooka.
"Promosi Silva, bagaimanapun, mengirimkan pesan impunitas total," tambahnya.
Kelompok ini juga mencatat bahwa penunjukan Silva sebenarnya telah dilakukan berbulan-bulan sebelum pemilihan presiden dijadwalkan berlangsung pada bulan Desember.
