Institute for Development of Economics anda Finance (Indef) menilai Kartu Prakerja program Presiden Joko Widodo tidak akan tepat sasaran.
Pasalnya, menurut Indef, Indonesia belum memiliki data valid terkait status pekerjaan warganya di Kementerian Ketenagakerjaan.
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, data yang dimiliki pemerintah saat ini tidak valid karena hanya berupa sampel, sehingga tidak bisa dijadikan data acuan untuk menerbitkan kartu prakerja sebagaimana janji Presiden Joko Widodo dalam periode kedua masa pemerintahannya.
"Siapa yang paling berhak mendapatkan kartu Prakerja? Pertama tidak ada database siapa yang berhak, kalau misalnya kartu miskin kartu KIP itu ada database. Databasenya jelas by name by address. Tapi kartu Prakerja ini belum ada. Data ketenagakerjaan kita melalui Statistik Ketenagakerjaan Nasional itu hanya sampel, tidak by name tidak by address," ucap Tauhid Ahmad, Senin (19/8).
Sehingga kata Tauhid, program kartu prakerja berpotensi salah sasaran dan tidak sesuai dengan yang berhak. Bahkan menurutnya kartu prakerja dapat menumbuhkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat bilamana pada pengaplikasiannya tidak melalui data valid.
"Sehingga siapa yang berhak kartu prakerja itu masih belum jelas. Ketika pemerintah mengadakan kartu prakerja tanpa ada database yang kuat, bisa salah sasaran, bisa ada kecemburuan, bisa ada miss alokasi dan bisa ada miss targeting," demikian Tauhid.
