Berita

Unjuk rasa di Hong Kong/Net

Dunia

China Ingatkan Kanada Stop Ikut Campur Urusan Hong Kong

SENIN, 19 AGUSTUS 2019 | 08:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kedutaan besar China di Kanada memperingatkan agar Kanada berhenti mencampuri urusan Hong Kong.

Peringatan itu dikeluarkan setelah Kanada mengeluarkan pernyataan bersama dengan Uni Eropa untuk membela hak dasar berkumpul bagi warga Hong Kong.

"Kebebasan mendasar, termasuk hak untuk berkumpul secara damai harus terus ditegakkan," kata Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini pada Minggu (18/8) seperti dimuat Reuters.


Pernyataan bersama Kanada-Uni Eropa juga menyatakan keprihatinan tentang eskalasi kekerasan dan mendorong keterlibatan semua pihak untuk meredakan ketegangan.

Menanggapi hal tersebut, Kedutaan Besar China di Kanada mengatakan dalam sebuah pernyataan di situs webnya bahwa Kanada harus segera berhenti mencampuri urusan Hong Kong dan urusan dalam negeri China.

"Di bawah situasi saat ini, pihak Kanada harus berhati-hati pada kata-kata dan perbuatannya mengenai masalah terkait Hong Kong," begitu pernyataan yang merujuk pada jurubicara kedutaan yang tidak disebutkan namanya.

"Protes dan demonstrasi yang relevan di Hong Kong telah memburuk dan berkembang menjadi kekerasan ekstrem. Menghadapi kekerasan dan pelanggaran yang sedemikian parah, tidak ada pemerintah dengan rasa tanggung jawab yang akan duduk diam," kata pernyataan itu.

Kementerian luar negeri Kanada tidak segera menanggapi.

Ini adalah sumber ketegangan diplomatik baru antara Kanada dan China. Kedua negara sebelumnya telah terperangkap dalam sengketa diplomatik sejak penahanan kepala keuangan Huawei China oleh Kanada, Meng Wanzhou berdasarkan surat perintah Amerika Serikat pada bulan Desember tahun lalu.

Tidak lama setelah penangkapan Meng di Vancouver, China menahan dua pria Kanada, yang belum dibebaskan. China juga telah memblokir impor beberapa komoditas Kanada.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya