Jokowi Singgung Penegakan Hukum Dan HAM, Begini Tanggapan Yasonna

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung terkait kinerja penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hal ini mengenai pemberantasan korupsi. Jokowi menyebut keberhasilan penegakan hukum bukanlah dari seberapa banyak memenjarakan orang.

Menanggapi hal tersebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, pencegahan pelaku korupsi harus diperbaiki dari sisi sistem manajemen.

"Sistem pencegahan manajemen keuangannya, manajemen proyeknya semuanya membangun pada titik pencegahan ya," ungkapnya usai menghadiri pidato kenegaraan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Indonesia di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8).

Oleh karenanya kata dia, jika sistem manajemen sudah bagus maka tidak ada lagi yang harus ditangkap.

"Lebih baik tidak ada yang tertangkap, jadi kita juga harus bangun sistem sehingga korupsi tidak terjadi, itu yang harus kita laksanakan," jelasnya.

Sebelumnya dalam pidato kenegaraan, Jokowi menyampaikan tolak ukur keberhasilan kinerja penegak hukum dan HAM adalah berkurangnya jumlah tersangka korupsi, bukan seberapa banyak yang ditangkap.

"Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang keras harus didukung," ungkapnya.

"Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur
dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan," sambungnya.

Dengan ini kata Jokowi, strateginya harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran
HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan.

"Ini perlu kita garis bawahi. Oleh sebab itu, manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun," tandasnya.