Berita

Panglima TNI saat menginterview Enzo/Repro

Politik

Anggota Komisi I Fraksi PKB Minta Pendidikan Enzo Ditunda

JUMAT, 16 AGUSTUS 2019 | 01:18 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Beragam tanggapan positif dilontarkan terkait dengan polemik taruna Akmil Enzo Zenz Allie yang diloloskan TNI meski sempat diterpa isu terpapar radikalisme.

Namun demikian, anggota Komisi I DPR RI, Syaiful Bahri Anshori justru mengkritik sikap yang ditunjukan TNI tersebut.

"Sikap kehati-hatian KSAD terhadap Enzo tidak tepat kalau diterapkan kepada salah seorang calon perwira di Akmil yang disinyalir terpapar paham HTI, Karena ini menyangkut ideologi negara, dan negara kesatuan Republik Indinesia," ungkap Syaiful kepada wartawan, Kamis (15/8).


Ia mencerna, sikap TNI dalam polemik tersebut seakan tak mau menerima masukan masyarakat meski menyangkut ideologi bangsa.

"Sikap yang ditampilkan oleh KSAD memberikan kesan bahwa institusi TNI masih belum berubah, masih belum modern," tegasnya.

Baginya, diterimanya Enzo di Akmil justru tidak selaras dengan semangat pemerintah dalam mempertahankan ideologi negara dari kelompok ekstrimisme dan radikalisme yang selama ini mencoba merusak persatuan dan kesatuan NKRI.

"Bisa berlawanan dengan semangat yang digelorakan oleh pemerintah dan keamanan tentang pemberantasan radikalisme, ekstrimisme dan terorisme. Lalu untuk apa ada Densus dan BNPT?" tanyanya.

Oleh karenanya, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta kepada KSAD untuk menunda proses pendidikan Enzo di Akmil hingga tudingan yang selama ini beredar selesai hingga terang.

"Saya berharap Pak KSAD untuk mem-pending dulu terkait keputusannya soal Enzo dan minta masukan dari berbagai pihak yang punya kompetensi soal masalah ini. Sebab masalah ini sangat serius untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara," tandasnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya