Berita

Kantor Google/Net

Dunia

Karyawan Tuntut Google Tidak Kerja Sama Dengan Bea Cukai AS

KAMIS, 15 AGUSTUS 2019 | 21:07 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Google dituntut karyawannya untuk tidak bekerjasama dengan Patroli Bea Cukai dan Perbatasan AS (CBP). Hal tersebut dituliskan dalam surat terbuka yang ditulis oleh 365 karyawan dan 35 pendukung pada hari Rabu (14/8).

Selain CBP, karyawan juga menuntut Google untuk tidak bekerjasama dengan Penyelenggara Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) dan Kantor Pemukiman Pengungsi (ORR) karena dianggap telah melanggar hak asasi manusia.

"Kami menuntut agar Google secara terbuka berkomitmen untuk tidak mendukung CBP, ICE, atau ORR. Baik dengan pendanaan, infrastruktur atau apapun, secara langsung maupun tidak langsung. Sampai mereka berhenti terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia," tulis surat terbuka tersebut seperti yang dikutip oleh Al Jazeera.


Dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa ketiga intitusi tersebut telah menahan pengungsi secara ilegal, melukai para pengungsi, memisahkan anak-anak dari orang tuanya, hingga melakukan pelecehan. Akibat dari hal tersebut setidaknya 7 anak meninggal di kamp-kamp tahanan.

Surat tersebut ditulis mengikuti rencana CBP untuk mendapatkan perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan cloud computing (pengelolaan data) skala besar. Sementara Google merupakan salah satu penyedia could computing terbesar di dunia.

Dikhawatirkan, Google akan seperti International Business Machines atau IBM (perusahan komputer) yang bekerja sama dengan Nazi untuk mengatur deportasi dan pembunuhan massal di kamp-kamp penahanan selama masa Holocaust, di mana enam juta Yahudi dibantai dengan kejam.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya