Berita

Jokowi-Surya Paloh/Net

Politik

Surya Paloh Sudah Berani Lawan Jokowi

KAMIS, 15 AGUSTUS 2019 | 18:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Ketua Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebut Indonesia menganut sistem kapitalis liberal dinilai sebagai bentuk perlawanan terhadap Presiden Joko Widodo.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (15/8).

Sebelumnya, saat mengisi kuliah umum di Universitas Indonesia, Surya Paloh (SP) menyebut ideologi Pancasila di ambang keruntuhan. Seolah baru tahu, menurut SP bangsa Indonesia saat ini menganut sistem kapitalis liberal.


Dedi menerangkan, pernyataan SP tersebut bisa jadi benar dari sisi konten. Namun, tidak tepat dari sisi pengelolaan pemerintahan. Secara politis, Surya Paloh tengah menabuhkan genderang perang melawan Jokowi dan partai pendukung utamanya, PDI Perjuangan.

Di sisi lain pernyataan SP itu juga memperlihatkan kecenderungannya untuk menjadi oposisi.

“Statemen itu secara tidak langsung SP deklarasikan kritik kepada Presiden sekaligus memberikan warning di masa depan Nasdem dan SP akan menyuarakan kritik-kritik lainnya,” ungkap Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (15/8/2019).

Menurutnya, kalimat sindiran Surya Paloh itu tidak hanya ditujukan untuk Jokowi tapi juga untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Akhir-akhir ini hubungan Megawati dan SP tampak retak.

“Tidak berlebihan kalau hal itu juga dialamatkan kepada mitra koalisinya PDIP. (Ini) penanda (hubungan PDIP-Nasdem) tidak harmonis. Begitulah SP memilih berpolitik dengan cara yang keras,” jelasnya.

“Di pihak manapun, SP miliki catatan kritis, hanya saja akan dialamatkan kemana kritiknya, dan terbaru jelas ditujukan kepada Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus pemerintahan,” tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya