Berita

Jokowi-Surya Paloh/Net

Politik

Surya Paloh Sudah Berani Lawan Jokowi

KAMIS, 15 AGUSTUS 2019 | 18:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Ketua Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebut Indonesia menganut sistem kapitalis liberal dinilai sebagai bentuk perlawanan terhadap Presiden Joko Widodo.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (15/8).

Sebelumnya, saat mengisi kuliah umum di Universitas Indonesia, Surya Paloh (SP) menyebut ideologi Pancasila di ambang keruntuhan. Seolah baru tahu, menurut SP bangsa Indonesia saat ini menganut sistem kapitalis liberal.


Dedi menerangkan, pernyataan SP tersebut bisa jadi benar dari sisi konten. Namun, tidak tepat dari sisi pengelolaan pemerintahan. Secara politis, Surya Paloh tengah menabuhkan genderang perang melawan Jokowi dan partai pendukung utamanya, PDI Perjuangan.

Di sisi lain pernyataan SP itu juga memperlihatkan kecenderungannya untuk menjadi oposisi.

“Statemen itu secara tidak langsung SP deklarasikan kritik kepada Presiden sekaligus memberikan warning di masa depan Nasdem dan SP akan menyuarakan kritik-kritik lainnya,” ungkap Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (15/8/2019).

Menurutnya, kalimat sindiran Surya Paloh itu tidak hanya ditujukan untuk Jokowi tapi juga untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Akhir-akhir ini hubungan Megawati dan SP tampak retak.

“Tidak berlebihan kalau hal itu juga dialamatkan kepada mitra koalisinya PDIP. (Ini) penanda (hubungan PDIP-Nasdem) tidak harmonis. Begitulah SP memilih berpolitik dengan cara yang keras,” jelasnya.

“Di pihak manapun, SP miliki catatan kritis, hanya saja akan dialamatkan kemana kritiknya, dan terbaru jelas ditujukan kepada Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus pemerintahan,” tandasnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya