Berita

Surya Paloh/Net

Politik

Sebelum Ngomong Sistem Negara Kapitalis, Baiknya Surya Paloh Ngaca Dulu!

KAMIS, 15 AGUSTUS 2019 | 11:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disarankan sebaiknya intropeksi diri sebelum mengatakan ada paradoks antara Pancasila sebagai ideologi negara dengan realita dalam kehidupan saat ini.

"Harusnya berkaca pada diri sendirii dulu. Jangan lempar batu sembunyi tangan," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin saat dihubungi redaksi, Kamis (15/8).

Saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Indonesia (UI), Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu kemarin, Surya Paloh menyebutkan saat ini Indonesia menganut sistem negara kapitalis yang liberal, bukan lagi Pancasila.


Surya Paloh mencontohkan, pada praktik demokrasi seperti pileg, pilpres dan pilkada, kompetisi bukan lagi soal akhlak, kepribadian, attitude dan juga ilmu pengetahuan, tapi wani piro yang ada adalah money is power.

Menurut Ujang, sebagai elite, pimpinan partai penguasa, dan dekat dengan Joko Widodo, Surya Paloh seharusnya bisa menyampaikan langsung ke Presiden agar melakukan evaluasi besar-besaran kenapa Pancasila tidak hadir di tengah masyarakat.

"Rakyat itu cerminan dari elite. Pancasila tidak hadir jangan tanyakan kepada masyarakat, tapi tanyakan kepada elite yang membuat peraturan dan menjalankan kebijakan," tuturnya.

Apalagi, lanjut Ujang, diyakini semua peserta pemilu tidak bersih dari politik uang. Dan Nasdem, disebut-sebut memanfaatkan Jaksa Agung sebagai alat politik.

Persoalan Pancasila yang tidak hadir dalam roh dan jiwa masyarakat, adalah tanggung jawab bersama yang leading sector-nya ada pada kekuasaan.

"Mari kita evaluasi bersama. Istana, DPR, parpol dan masyarakat termasuk saya sendiri harus introspeksi diri," demikian Ujang.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya