Berita

Upaya pembentukan negara Sahara Barat mendapat tentangan dari Spanyol dan AS/Net

Dunia

Khawatir Ancaman Teroris, Spanyol Ikuti Jejak AS Tolak Kemerdekaan Sahara Barat

KAMIS, 15 AGUSTUS 2019 | 10:27 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Spanyol jadi negara berikutnya yang menyatakan penolakannya terhadap pembentukan negara Sahara Barat. Spanyol mengikuti keputusan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu.

Keputusan Spanyol tersebut diungkap Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Spanyol, Josep Borell ketika menghadiri upacara pelantikan presiden terpilih Mauritania, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani di Nouakchott, Mauritania, Kamis (15/8).

Menurut Borell kepada para petinggi Mauritania, alasan utama Spanyol menolak pembentukan negara baru di antara Maroko dan Mauritania itu karena adanya kekhawatiran serius terhadap ancaman dari kelompok teroris.


"Bagi Spanyol, perbatasan Maroko dan Mauritania membutuhkan upaya kedua negara untuk mengumpulkan pasukan gabungan dengan tugas memantau lalu lintas jalan yang padat dan sirkulasi barang antara Eropa, Maroko, dan seluruh Afrika," tulis koran Maroko yang dikutip Morocco World News, Rabu (14/8).

Spanyol juga dikabarkan sempat mengecam Aljazair karena "kesalahan karakterisasi" dan "kesalahpahaman" posisinya di Sahara Barat. Aljazair memang termasuk negara yang mendukung organisasi pergerakan kemerdekaan Sahara Barat, Polisario.

Namun, kecaman tersebut disanggah oleh Duta Besar Spanyol untuk Aljazair yang mengatakan bahwa Aljazair dan Spanyol "punya pandangan sama" tentang masalah Sahara Barat.

Beberapa waktu lalu, AS telah lebih dulu mengumumkan penolakan mereka soal pembentukan negara baru di Afrika. AS bahkan mendukung Maroko menerapkan rencana Otonomi Khusus terhadap Sahara Barat yang merupakan bekas wilayah jajahan Spanyol.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya