Berita

Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini/Net

Hukum

Sekjen PBNU Dipanggil KPK

KAMIS, 15 AGUSTUS 2019 | 10:07 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, pada Kamis (15/8). Helmy dipanggil untuk mendalami kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji pada proyek di Kementerian PUPR tahun 2016.

Helmy yang juga Anggota DPR RI Fraksi PKB itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur sekaligus Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group), Hong Arta John Alfred alias HA.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HA (Hong Arta)," kata Jurubicara KPK Febri Diansyah di Jakarta.

Sebelum Helmy, sejumlah kader partai berlambang bola dunia dikelilingi sembilan bintang itu satu persatu dipanggil oleh penyidik KPK. Mulai dari orang dekat Muhaimin Iskandar atau Imin, Jazilul Fawaid, sebelumnya juga dipanggil Fathan.

Namun, keduanya mangkir dari panggilan penyidik KPK. Padahal, penyidik memanggil yang bersangkutan sebagai saksi.

Dalam kasus ini, Hong Arta telah berstatus tersangka bersama 11 orang lainnya, yakni Direktur Utama PT WTU, Abdul Khoir; dan sederet Anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019, yaitu Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, dan Yudi Widiana Adia.

Kemudian pihak swasta, Julia Prasetyarini; ibu rumah tangga Dessy A Edwin; Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasionai (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran Mustray; Komisaris PT CMP, So Kok Seng; dan Bupati Halmahera Timur periode 2016-2021, Rudy Erawan.

Komisi antirasuah menduga Hong Artha secara bersama-sama memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Diduga yang menerima suap dari Hong Artha yaitu Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary. Amran diduga menerima uang sebesar Rp 8 miliar dan Rp 2,6 miliar dari Hong Artha.

Atas perbuatannya tersebut, Hong Arta disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 junto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana. 

Populer

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

Pimpinan DPRD hingga Ketua Gerindra Sampang Masuk Daftar 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Selasa, 16 Juli 2024 | 19:56

Kantor Rahim di Depok Ternyata Rumah Tinggal, Begini Kondisinya

Rabu, 17 Juli 2024 | 11:05

Pengusaha Tambang Haji Romo Diancam Dijemput Paksa KPK

Minggu, 14 Juli 2024 | 17:02

Duet Airin-Rano Karno Tak Terbendung di Pilkada Banten

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:23

UPDATE

54 Persen Warga Israel Dukung Hamas

Minggu, 21 Juli 2024 | 12:03

Terseret 2 Kasus, KPK Bantah Bidik Hasto

Minggu, 21 Juli 2024 | 12:00

Bangladesh Lockdown, Kerusuhan Mahasiswa Vs Polisi Tewaskan 105 Orang

Minggu, 21 Juli 2024 | 11:42

Atlet Indonesia Diminta Tolak Tanding Lawan Israel di Olimpiade Paris

Minggu, 21 Juli 2024 | 11:31

Soemitronomics: Jalan Konsolidasi Demokrasi Pemerintahan Prabowo

Minggu, 21 Juli 2024 | 11:10

KPK Terus Usut Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku

Minggu, 21 Juli 2024 | 11:00

Indonesia Dukung Putusan ICJ Usir Israel dari Palestina

Minggu, 21 Juli 2024 | 10:33

Didukung KIM, Kaesang-Jusuf Hamka Penantang Kuat Anies-Sohibul

Minggu, 21 Juli 2024 | 10:20

Cak Imin Kampanye UU KIA di CFD

Minggu, 21 Juli 2024 | 10:09

Legislator Demokrat: Penegak Hukum Bisa Cepat Tindak Skandal Mark Up Impor Beras

Minggu, 21 Juli 2024 | 10:02

Selengkapnya