Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Syarif/Net
Berlarut-larutnya kekosongan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta terjadi lantaran elite politik nasional hingga kini belum terlibat. Padahal, tiap fraksi di DPRD DKI Jakarta dinggap akan patuh terhadap segala keputusan masing DPP.
"Kalau hari ini sampai mentok, karena elite nasional belum bersikap. Kalau di tingkat DPP belum bersikap, saya meyakini Wagub tidak akan terisi," kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Syarif dalam diskusi di Teras Ngumpul, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (14/8).
Syarif meyakini pemilihan Wagub pengganti tak berbeda jauh dengan pencalonan pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Proses pemilihan Wagub sudah dilakukan oleh kedua partai pengusung, yakni PKS dan Partai Gerindra yang kemudian dipilih DPRD.
"Begitu ada kata dipilih, maka partai politik akan punya sikap beda. Perhatikan grafik Golkar, Hanura dan Nasdem. Awalnya Golkar menolak, kemudian menerima dan sekarang berubah lagi. Saya berkesimpulan ada campur tangan elite politik. Kalau Gerindra sih sudah selesai," sambungnya seperti dilansir
Kantor Berita RMOLJakarta.
Campur tangan elite nasional ia contohkan dalam dukungan Nasdem kepada Gubernur Anies Baswedan hingga masa tugasnya selesai. Sebelum dukungan itu diberikan, Anies melakukan pertemuan dengan Ketum Nasdem, Surya Paloh.
"Kalau Pak Anies mau melobi, urusan kekosongan wagub ini selesai. Dia datangi saja masing-masing DPP," ucap Syarif.
Dalam hal ini, Gerindra mengingatkan agar pemilihan Wakil Gubernur tak boleh menambrak aturan yang ada. Salah satunya soal syarat kourum dan keputusan rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) yang saat ini menjadi polemik.
Ia pun mengkritisi dua rekomendasi Kemendagri yang dinilai masih mengambang. Pertama soal kuorum 50 persen plus satu.
"Kedua, kalau dua kali rapat paripurna batal, maka dibawa ke rapim untuk memutuskan secara mufakat dan final. Ini yang membuat ketua DPRD gamang," tandasnya.
