Margarito Kamis: PDIP Aktifkan GBHN Agar Kekuasaan Presiden Tidak Mutlak

PDI Perjuangan mendorong Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) "dibangkitkan dari kubur". Bahkan, mendukung GBHN menjadi syarat bagi partai politik yang ingin masuk koalisi pemerintah.

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, menyebut rencana PDIP itu sangat bagus dan perlu didukung untuk pembangunan bangsa.

"Saya sampai pada level tertentu senang dengan gagasan PDIP untuk membuat GBHN," ujar Margarito, di Media Center DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8).

Margarito menepis kekhawatiran yang mengidentifikasi GBHN sebagai gaya pemerintahan Orde Baru.

"Ini bukan soal Orde Baru dan Orde Lama, anda jangan salah. Dengan presidensial tanpa GBHN maka yang mendefinisikan jalannya bangsa ini , jalannya negara ini adalah presiden tunggal," jelasnya.

Bagi dia, arah pembangunan bangsa harus dilakukan bersama-sama antara legislatif dan eksekutif. Dalam hal GBHN, seluruh pedoman itu disusun dan disepakati bersama untuk pembangunan berkesinambungan.

Margarito meminta publik untuk memahami sesuatu dengan utuh. Selama ini negara berjalan tanpa garis besar dan arah yang jelas kecuali tergantung keputusan presiden.

"Jadi apakah itu yang mau kita pertahankan? Menurut saya tidak," tegas Margarito.