Berita

Ahmad Doli Kurnia/Net

Politik

Doli: Munas Desember Bukan Kemauan Airlangga, Tapi Kepatuhan Organisasi

RABU, 14 AGUSTUS 2019 | 09:49 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Waktu penyelengaraan musyarawah nasional (munas) Golkar terus dipertanyakan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga sudah menyampaikan bahwa munas akan digelar pada Desember tahun ini. Tapi di satu sisi, sang rival, Bambang Soesatyo terus menanyakan perihal waktu munas.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Ahmad Doli Kurnia Tandjung pun heran dengan pertanyaan sama yang terus diulang oleh ketua DPR itu tentang waktu munas.

“Pernyataan-pernyataannya terkait itu, lama kelamaan dapat dinilai seperti seseorang yang tidak paham berorganisasi dan miskin informasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (14/8).

Perlu diketahui bahwa tentang periodesasi satu kepengurusan dan pelaksanaan munas sudah diatur dalam aturan dan mekanisme organisasi partai. Di dalam AD/ART dijelaskan bahwa masa bhakti satu kepengurusan di setiap tingkatan adalah 5 tahun.

“Munas “reguler” yang terakhir dilaksanakan, yaitu pada Desember 2014 lalu di Bali. Artinya Munas yang akan datang itu harus dilaksanakan Desember 2019. Dan ketentuan itu juga sudah ditegaskan lagi pada Munaslub 2016 di Bali dan Munaslub 2017 di Jakarta,” tegasnya.

Pelaksanaan Munas yang akan datang di Desember 2019 juga sudah menjadi keputusan seluruh stakeholder Partai Golkar. Dewan pembina, dewan kehormatan, dewan pakar, DPD-DPD provinsi dan kabupaten/kota sudah menyepakati tidak ada perubahan waktu pelaksanaan munas.

“Munas tetap Desember 2019 sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan organisasi partai,” sambung mantan ketua umum AMPG itu.

Singkatnya, Doli menegaskan bahwa munas yang akan digelar di bulan Desember 2019 bukan atas kemauan Airlangga Hartarto sebagai ketum. Tetapi bentuk komitmen dan konsistensi seluruh warga partai terhadap konstitusi partai.

“Justru bila ada pihak yang berusaha untuk merubah itu adalah mereka yang ingin memaksakan kehendak dan kepentingannya di atas kepentingan partai, tidak taat azas dan dapat merusak tatanan organisasi,” sambungnya.

“Jangan sampai “nafsu ingin berkuasa”, membuat jadi “buta” dan kemudian meruntuhkan ketaatan kita terhadap aturan dan keputusan organisasi yang telah disepakati,” tutup Doli.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

2.700 Calon Jemaah Haji Jember Mulai Berangkat 20 Mei 2024

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:49

Bertahun Tertunda, Starliner Boeing Akhirnya Siap Untuk Misi Awak Pertama

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:39

Pidato di OECD, Airlangga: Indonesia Punya Leadership di ASEAN dan G20

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:27

Jokowi: Pabrik Baterai Listrik Pertama di RI akan Beroperasi Bulan Depan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:09

Keputusan PDIP Koalisi atau Oposisi Tergantung Megawati

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:49

Sri Mulyani Jamin Sistem Keuangan Indonesia Tetap Stabil di Tengah Konflik Geopolitik Global

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:40

PKB Lagi Proses Masuk Koalisi Prabowo-Gibran

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:26

Menko Airlangga Bahas 3 Isu saat Wakili Indonesia Bicara di OECD

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:11

LPS: Orang yang Punya Tabungan di Atas Rp5 Miliar Meningkat 9,14 Persen pada Maret 2024

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:58

PKS Sulit Gabung Prabowo-Gibran kalau Ngarep Kursi Menteri

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:51

Selengkapnya