Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Tidak Adil, Jika Kompensasi PLN Hanya Untuk Korban Black Out 408

SELASA, 13 AGUSTUS 2019 | 23:46 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Wacana Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan kompensasi kepada pelanggan atas padamnya listik di sebagian pulau Jawa pada 4 Agustus lalu, dinilai sebagai kebijakan diskriminatif yang akan memicu kecemburuan.

Kompensasi PLN menjadi tidak adil, jika hanya diberikan pada korban ‘black out 408’ saja. PLN seharusnya juga memberikan kompensasi serupa terhadap pelanggan di daerah lainnya, yang juga kerap mengalami pemadaman listrik bergilir.

Setidaknya demikian pandangan yang dikemukakan  Koordinator Komunitas Pemerhati Pelayanan Publik Bobi Septian.  

“Kalau PLN mau kasih kompensasi, masyarakat di daerah lainnya seperti di Sumut atau lainnya yang mengalami hal serupa juga harus mendapat kompensasi,” ujar Bobi seperti dilansir Kantor Berita RMOLSumut, Selasa (13/8).

Bobi yakin, tak hanya korban 'black out 408' saja yang ingin kompensasi. Masyarakat di daerah lain yang menjadi korban pemadaman listrik juga menginginkan hal sama.
"Contohnya kami di Sumut yang selama ini cukup sering merasakan pemadaman listrik. Apa kami bukan pelanggan PLN yang memiliki hak yang sama?" tanya dia.
Bobi menambahkan, pihaknya bersama beberapa stake holder terkait akan menggelar dialog publik untuk membahas kebijakan diskriminatif terkait kompensasi tersebut. Dialog digelar bersama Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Medan yang akan diselenggarakan Rabu (14/8), besok.
"Kami berharap hasil diskusi ini bisa menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah pusat untuk  memberikan kompensasi pemadaman listrik untuk seluruh rakyat Indonesia," tandas Bobi.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya