Dicap Kementerian Basah, Jokowi Jangan Ambil Menteri BUMN Dari Parpol

Presiden Joko Widodo di periode keduanya diharapkan dapat lebih serius dalam menuntaskan permasalahan yang terjadi di kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini.

Pasalnya BUMN di tangan Menteri Rini Soemarno sekarang, lebih banyak mengoleksi permasalahan dan menimbulkan indikasi kerugian negara dibandingkan dengan capaian prestasinya.

"Jokowi sekarang sudah lima tahun dan dia pasti punya bahan evaluasi. Diantaranya kemungkinan besar mengganti Menteri BUMN Rini Soemarno," ujar pengamat politik sekaligus direktur Hicon & Policy Strategies, Hifdzil Alim saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta, Selasa (13/8).

Menteri BUMN kedepan diminta harus dari kalangan profesional agar tidak mempunyai beban politik. "Jangan mengambil Menteri dari parpol karena itu akan menimbulkan ketidakpuasan kepada partai lain yang nantinya
menggagu pemerintahan kedepan," jelasnya.

"Hal itu didasari karena BUMN adalah kementerian yang basah," imbuh Hifdzil.

Menurut Hifdzil nuansa politik dalam penetapan direksi dan komisaris BUMN pun sangat kental sekali. "Coba disebutkan perusahaan apa contohnya? itu kalau ditelusuri jejaknya, akan keliatan ini dari mana, itu dari mana, disesuaikan dengan kekuasaan yang sedang berjalan," katanya.

Hifdzil menyarankan, lelang jabatan adalah sebuah cara untuk menempatkan profesionalitas."Cara lain misalnya pemerintah punya referensi terhadap tokoh tertentu, tetapi harus dilihat strateginya harus kuat dan sudah pernah teruji," tandasnya.