Berita

Wakil Ketua Umum Demokrat, Syarief Hasan(kiri)/Net

Politik

Beda Sikap Internal Demokrat Soal Bergabung Ke Pemerintah

SELASA, 13 AGUSTUS 2019 | 05:15 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Manuver Partai Demokrat pasca Pemilihan Presiden 2019 hingga kini belum jelas muaranya. Setelah sempat berada di kubu oposisi bersama dengan Gerindra cs, belakangan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini diisukan merapat ke pemerintah.

Bahkan dari pernyataan salah satu kadernya, yakni Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean lantang menyebut partai berlambang bintang mercy ini bergabung ke pemerintahan Jokowi-Maruf.

Keputusan tersebut diakuinya sudah diputus usai 40 hari meninggalnya istri SBY, Ani Yudhoyono beberapa waktu lalu meski tak diumumkan resmi kepada publik.


"Ya itu (bergabung ke pemerintah) sikap resmi dan opsi terdepan. Tapi semua kembali ke Pak Jokowi," jelasnya kepada wartawan, Senin (12/8).

Saat ini, pihaknya tengah gencar melakukan komunikasi dengan Presiden terpilih Joko Widodo.

Hal berbeda diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Demokrat, Syarief Hasan. Menurutnya, hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang ditelurkan Demokrat soal sikap politik pasca Pilpres 2019.

Memang, kata dia, sudah banyak pembahasan di antara kader Demokrat soal kemungkinan bergabung dengan pemerintah. Namun hal itu belum diputuskan secara resmi sesuai mekanisme partai, yakni melalui keputusan majelis tinggi.

Ia pun berpandangan bahwa pernyataan soal bergabungnya Demokrat dengan pemerintah yang mulai beredar hanya sebatas pandangan pribadi masing-masing kader.

"Belum diputuskan sama majelis tinggi. Kalau memang sudah pasti, pada saatnya akan disampaikan secara resmi," tandasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya