Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap seorang anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Dhamantra, bersama lima orang pihak swasta lainnya. Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus suap impor bawang putih.
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan, terkait kasus suap impor bawang putih Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) adalah pihak yang paling bertanggung jawab.
Sementara itu, Anggota DPR RI selaku mitra kerja diduga kongkalikong dengan menggandeng pihak swasta memuluskan proyek impor bawang putih.
"Kalau Komisi 6 itu kan cuma memfasilitasi aja, dia itu kongkalikong. Memang 2 Kementerian itu (Kementan dan Kemendag) selalu 'main mata' di situ," kata Trubus kepada
Kantor Berita RMOL, di Jakarta, Senin (12/8).
Trubus menyatakan, terkait mekanisme impor dan dugaan keterlibatan dua kementerian itu dilakukan di bawah kendali Kementan dan proses perizinannya pada Kemendag.
"Jadi, main mata disitu kemudian dengan mitra dewannya (anggota Komisi 6 DPR) disitu juga tahu. Dia juga mau minta jatah juga," kata Trubus.
Guru besar dari Universitas Trisaksti ini menilai, dugaan keterlibatan pihak swasta dalam urusan impor bawang putih diduga dijembatani oleh anggota dewan yang terjaring OTT KPK.
"Kalau mekanismenya itu memang melalui anggota dewan, cuma kalau swasta kan dengan metode pendekatannya Public Private Partnership (PPP) antara pemerintah dengan swasta saling kerjasama untuk mengimpor," kata Trubus.
Lebih lanjut, Trubus menilai ada upaya pengadaan barang dan jasa dalam kasus impor bawang putih ini. Menurut dia, usulan impor-mengimpor itu lantaran ada sejumlah pihak yang menginginkan impor itu sendiri.
"Itu kan enggak perlu impor sebenarnya, kayak bawang, cabe. Ya kita nggak perlu impor karena kan kita negara agraris," pungkasnya.
