Ada Ancaman Serius, RUU Keamanan Dan Ketahanan Siber Ditargetkan Tuntas Akhir September

Ancaman serangan siber harus jadi perhatian khusus negara. Ancaman ini mesti diantisipasi karena masyarakat dunia semakin menggantungkan dirinya pada kemajuan teknologi.

Hal itu dikatakan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, dalam Diskusi Publik dan Simposium Nasional RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (12/8).

“Kita baru saja mendapatkan serangan 6-9 jam mati listrik (4-5 Agustus). Memang bukan serangan siber tapi kerusakan pembangkit listrik gara-gara pohon sengon. Sebagian Jakarta lumpuh dan orang panik. Coba bayangkan kalau serangan itu serangan siber yang mematikan air, listrik, dan komunikasi kita,” ungkap Bambang di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (12/8).

Berkaitan dengan fenomena tersebut, Bamsoet meminta Badan Siber Sandi Negara (BSSN) lebih waspada dan bekerja serius melindungi Indonesia dari serangan siber. Ia sendiri menganggap ancaman siber adalah hal serius karena itu dia langsung menyetujui DPR RI untuk memproses RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS).

“Makanya, ketika ada beberapa anggota DPR yang menginisiasi rancangan RUU Siber ini, kami (pimpinan) langsung menyetujuinya dan mendorong ini selesai,” ungkap Bamsoet.

Alasan lain RUU KKS tersebut didorong cepat selesai karena serangan siber saat ini sudah menjadi ancaman manipulasi mindset.

“Melalui pengaruh-pengaruh hoaks, radikalisme, manipulasi mindset yang dibenamkan dalam kecanggihan. Maka dari itu DPR menganggap penting segera dibuat regulasi menyangkut keamanan siber kita,” jelasnya.

Diungkapkan Bamsoet, RUU KKS akan dikebut dan diharapkan bisa tuntas pada akhir September mendatang atau sebelum periode masa jabatan DPR RI 2014-2019 berakhir.

“Seluruh persiapan terus dilakukan dan sudah masuk prolegnas 2019 dan akan selesaikan di akhir September,” tuturnya.

Sejauh ini, penyusunan substansi materi dan muatan teknis dalam draft RUU sudah mendapat banyak masukan dari berbagai pihak termasuk BSSN.

Dalam acara simposium ini hadir pula Kepala BSSN, Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian, bersama Wakil Kepala BSSN, Irjen Pol Dharma Pongrekun, dan praktisi hukum telematika Edmon Makarim.