Berita

Megawati/Net

Politik

Megawati Diaklamasi, Kongres PDIP Rasa FGD

MINGGU, 11 AGUSTUS 2019 | 22:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

PDI Perjuangan telah sukses menggelar Kongres V yang berlangsung 8 hingga 10 Agustus di Inna Grand Bali Beach, Denpasar, Bali.

Hanya saja, berbeda dengan image kongres pada umumnya yang penuh dinamika dan perbedaan cara pandang. Kongres PDIP berlangsung landai dan tanpa adan angin dinamika berarti.

Ini lantaran kongres yang di sejumlah partai juga disebut muktamar merupakan ajang merotasi pucuk pimpinan, tidak berlaku di banteng moncong putih. Sebab, kongres di PDIP tidak ubahnya sebatas acara pengukuhan ketua umum.


Sebab, Megawati Soekarnoputri yang seharusnya demisioner dalam kongres, sudah terlebih dahulu diaklamasi dalam forum rapat kerja nasional (Rakernas) yang digelar Juni lalu.

Setelah diaklamasi, Megawati sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) memegang hak prerogatif sebagai formatur tunggal. Artinya, dia berhak menyusun pengurus pimpinan pusat sendirian.

Dengan kondisi itu, Kongres PDIP dalam pengamatan kasar tidak ubahnya semacam Focus Group Discussion (FGD). Pesertanya, utusan pengurus daerah PDIP yang terdiri ketua, sekretaris dan bendahara.

FGD ala Kongres PDIP terbagi kepada lima komisi, yaitu Komisi Ideologi dan Trisakti; Komisi Kebijakan Politik Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Juga Komisi Kebudayaan, Komisi Pemenangan Elektoral Pilkada dan Pemilu, serta Komisi Tata Kelola Partai.

Hasil pembahasan lima komisi itu kemudian diajukan kepada Megawati. Kemudian, dirumuskan kembali sehingga menjadi sikap politik partai yang terdiri dari 23 poin.

Poin yang paling menarik hanya satu, yaitu target politik. Kongres PDIP pasang target menangkan setengah dari 270 daerah penggelar Pilkada Serentak 2020 dan merebut minimal 147 kursi DPR RI di Pemilu 2024.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya