PDI Perjuangan telah sukses menggelar Kongres V yang berlangsung 8 hingga 10 Agustus di Inna Grand Bali Beach, Denpasar, Bali.
Hanya saja, berbeda dengan image kongres pada umumnya yang penuh dinamika dan perbedaan cara pandang. Kongres PDIP berlangsung landai dan tanpa adan angin dinamika berarti.
Ini lantaran kongres yang di sejumlah partai juga disebut muktamar merupakan ajang merotasi pucuk pimpinan, tidak berlaku di banteng moncong putih. Sebab, kongres di PDIP tidak ubahnya sebatas acara pengukuhan ketua umum.
Sebab, Megawati Soekarnoputri yang seharusnya demisioner dalam kongres, sudah terlebih dahulu diaklamasi dalam forum rapat kerja nasional (Rakernas) yang digelar Juni lalu.
Setelah diaklamasi, Megawati sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) memegang hak prerogatif sebagai formatur tunggal. Artinya, dia berhak menyusun pengurus pimpinan pusat sendirian.
Dengan kondisi itu, Kongres PDIP dalam pengamatan kasar tidak ubahnya semacam Focus Group Discussion (FGD). Pesertanya, utusan pengurus daerah PDIP yang terdiri ketua, sekretaris dan bendahara.
FGD ala Kongres PDIP terbagi kepada lima komisi, yaitu Komisi Ideologi dan Trisakti; Komisi Kebijakan Politik Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
Juga Komisi Kebudayaan, Komisi Pemenangan Elektoral Pilkada dan Pemilu, serta Komisi Tata Kelola Partai.
Hasil pembahasan lima komisi itu kemudian diajukan kepada Megawati. Kemudian, dirumuskan kembali sehingga menjadi sikap politik partai yang terdiri dari 23 poin.
Poin yang paling menarik hanya satu, yaitu target politik. Kongres PDIP pasang target menangkan setengah dari 270 daerah penggelar Pilkada Serentak 2020 dan merebut minimal 147 kursi DPR RI di Pemilu 2024.
